Posted by: Ahmad Gaus | October 13, 2012

Progressive Muslim


ISLAM PROGRESIF: WACANA PASCA ARUS UTAMA*)

(Peta Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia)

 Ahmad Gaus AF**)

Pengantar

Istilah “Islam Progresif” atau “Muslim Progresif” sebenarnya kurang dikenal dalam wacana Islam di Indonesia.  Istilah tersebut dipinjam dari wacana yang berkembang di negeri jiran Malaysia, yang dipromosikan oleh tidak kurang dari Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Dengan Islam progresif, yang juga sering disebut Islam Hadlari, yang dimaksud adalah penekanan utama kepada ilmu pengetahuan, keadilan, keterbukaan, sikap toleransi, dan perlunya membangun intergritas moral kaum Muslim. Islam hadlari bukan hanya memahami Islam sebagai agama, namun juga sebagai peradaban.[1]

Dalam konteks Indonesia, masyarakat Muslim di sini lebih akrab dengan istilah “Islam Moderat” yang sering diperhadapkan dengan “Islam Militan atau Islam Radikal”; “Islam Liberal” yang diperhadapkan dengan “Islam Konservatif” atau “Islam Fundamentalis”; dan “Islam Pluralis” atau “Inklusif Inklusif” yang diperhadapkan dengan “Islam Eksklusif”. Istilah-istilah tersebut lebih sering dikemukakan dan lebih mudah dimengerti ketimbang “Islam Progresif”.

Jauh ke belakang lagi, dalam studi-studi klasik mengenai Islam Indonesia, para sarjana hampir sepakat membagi Islam ke dalam dua kategoti besar, yaitu Islam Tradisionalis (yang diwakili oleh organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama [NU]) dan Islam Modernis (yang diwakili oleh organisasi massa Islam Muhammadiyah).[2] Dua lokomotif Islam besar inilah yang menarik rangkaian gerbong kaum Muslim Indonesia pada umumnya sepanjang abad ke-20 hingga sekarang. Dalam studi antropologi juga pernah dikenal istilah Islam abangan, Islam santri, dan Islam priyayi.[3] Namun tiga istilah tersebut dewasa ini nyaris tidak lagi digunakan, dan sudah menuai banyak sekali kritik.[4]

Melampaui Islam Tradisionalis dan Modernis

Sarjana yang pertama kali menggunakan istilah Islam Progresif di Indonesia adalah Greg Barton.[5] Dengan istilah itu—Islam progresif—Barton ingin menggambarkan suatu gerakan mutakhir dalam Islam Indonesia yang melampaui gerakan Islam tradisionalis dan gerakan Islam modernis. Gerakan progresif yang dimaksud adalah gerakan “Islam neo-modernis”. Jadi, kata “progresif” digunakan untuk menjelaskan paradigma baru gerakan Islam Indonesia yang disebut neomodernisme Islam itu. Dengan kata lain, Islam progresif adalah sebutan atau kata sifat dari gerakan neomodernisme Islam. Tegasnya, Islam progresif bukanlah sejenis gerakan Islam baru yang berbeda dengan gerakan-gerakan Islam sebelumnya. Jangan pula membayangkan ia—Islam progresif itu—akan menjadi organisasi massa (ormas) Islam semacam NU atau Muhammadiyah. Islam progresif hanya sebuah metode atau pendekatan dalam mengangkat isu-isu tertentu melalui wacana keislaman.

Singkatnya, sejauh ini dalam sejarah gerakan dan pemikiran Islam di Indonesia tetap saja hanya dikenal tiga arus besar, yaitu, Islam tradisionalis, Islam modernis, dan Islam neomodernis. Sementara itu identitas-identitas keislaman yang disandangkan kepada kelompok tertentu seperti “liberal”, “moderat”, “radikal”, “konservatif”, “militan”, “fundamentalis”, tidak lebih dari identitas ad hoc alias tidak permanen. Ia lebih menegaskan sebuah kecenderungan reaksioner sementara, lebih sering bahkan bersifat politis, dan tidak menjelaskan posisi epistemologisnya di tengah agenda-agenda dakwah Islam jangka panjang. Sikap moderat atau liberal bisa muncul di kalangan tradisionalis, modernis, maupun neomodernis. Begitu pula sikap radikal, militan, konservatif, atau fundamentalis, terdapat baik dalam kelompok tradisionalis, modernis, maupun neomodernis.

Gerakan Islam Kultural

Gerakan-gerakan Islam seperti tradisionalis, modernis, neomodernis, muncul sebagai gerakan kultural. Mereka memiliki basis kultural di dalam struktur-struktur sosial tempat mereka hidup. Pada galibnya, basis kultural ini bersifat given, dan seringkali merupakan gejala geografis atau ekonomis semata. Misalnya, kaum Muslim yang berafilisi ke NU pada umumnya adalah mereka yang berasal dari desa, berprofesi sebagai petani,  berlatar belakang pendidikan pesantren tradisional (salaf), dan memiliki ketaatan yang masih kuat pada tradisi. Merekalah yang disebut Islam tradisionalis. Mereka berusaha mempertahankan tradisi nenek moyang dan sebisa mungkin memadukan agama dan tradisi. Menurut kalangan ini, agama hidup di dalam masyarakat dan karena itu tidak mungkin dipisahkan dari budaya dan tradisi masyakarat tersebut. Yang harus dilakukan adalah memadukan agama dan tradisi dalam suatu paduan yang harmonis dan tidak saling bertentangan. Kalangan “Islam tradisi” ini di Jawa diwakili oleh organisasi massa Nahdlatul Ulama atau NU (dan merupakan yang terbesar), di Nusa Tenggara ada Nahdlatul Wathan, di Sumatera Utara ada al-Washliyah.

Sementara itu kaum Muslim yang tinggal di daerah perkotaan dengan profesi sebagai birokrat atau pedagang biasanya berafiliasi kepada Muhammadiyah. Mereka berlatar belakang pendidikan madrasah, sekolah umum, atau pesantren modern (khalaf). Mereka inilah yang disebut Islam modernis. Islam modernis muncul dengan semangat purifikasi atau pemurnian. Dengan asumsi bahwa agama Islam—akibat proses-proses historis tertentu—telah bercampur-baur dengan adat dan tradisi yang di luar Islam, dan bahkan “syirik”, maka perlu dilakukan pemurnian. Islam harus dikembalikan kepada sumber aslinya yaitu al-Quran dan Sunnah. Yang terbesar dari gerakan “Islam murni” ini adalah organisasi massa Muhammadiyah, lalu diikuti oleh PERSIS (Persatuan Islam), dan al-Irsyad.

Karena memiliki perspektif yang berbeda terhadap tradisi, maka kedua gerakan tersebut (tradisionalisme dan modernisme) sering diletakkan dalam posisi yang berhadap-hadapan, bahkan bermusuhan. Perbedaan kedua jenis gerakan Islam tersebut terbatas pada hal-hal yang bersifat “cabang” atau furu’ (seperti soal ziarah kubur, upacara tahlilal, perayaan maulid Nabi Muhammad, dan sejenisnya) dan bukan pada hal yang bersifat prinsip. Bahkan keduanya tetap merupakan penganut Ahlus Sunnah wal-Jamaah atau Suni. Tidak jarang perbedaan dua gerakan ini berubah menjadi permusuhan karena tersulut kepentingan dan faktor-faktor politik. Puncak dari permusuhan ini terjadi ketika NU menarik diri dari Partai Masyumi dalam Kongres di Palembang tahun 1952. Lalu NU mendeklarasikan diri sebagai partai politik sendiri dan bersiap tarung dalam Pemilu 1955. Padahal Masyumi ketika itu merupakan partai gabungan dari segenap kelompok Islam, baik tradisionalis maupun modernis.

Keluarnya NU dari Masyumi bisa dimaklumi karena ia merasa dianaktirikan, diperlakukan secara berbeda, dan dianggap tidak penting semata-mata karena NU adalah komunitas orang-orang desa dan ulama yang dianggap tidak mengerti politik. NU hanya diperlukan di masa revolusi fisik ketika wibawa para ulama dan kiai dibutuhkan untuk menggelorakan semangat perjuangan umat melawan penjajah. Tapi ketika kemerdekaan sudah di tangan, terutama pasca penyerahan sepenuhnya kedaulatan dari tangan penjajah pada 1949, peranan ulama NU mulai diragukan. Pada masa konsolidasi, yang diperlukan ialah para problem solvers, mereka yang memiliki kemampuan teknokratis, yang dapat memecahkan masalah.[6] Karena itu yang berperan di Masyumi ketika itu adalah orang-orang semacam Mohammad Natsir, Muhammad Roem, dan lain-lain yang memiliki latar belakang pendidikan Barat.

Tokoh muda NU, Subchan ZE menyebut perilaku orang-orang Masyumi terhadap orang-orang NU ketika itu sebagai “komplek kepemimpinan” dan “arogansi intelektual”. Tidak cukup sampai di situ, di daerah-daerah Jawa Timur, tempat NU mendapatkan dukungannya yang terkuat, serangan terhadap NU oleh kelompok-kelompok Masyumi dilancarkan sampai ke desa-desa. Bahkan dalam spanduk dan poster pemilu 1955, banyak dikutip hadis idza wussida ‘l-amru ila ghairy ahlihi fa ‘n-tazhir-i ‘s-sa’ah, yang artinya: “Apabila suatu perkara dipercayakan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal menunggu saat kehancurannya.” Maksudnya adalah jika urusan politik diserahkan kepada para ulama maka akan hancur. Karena para ulama tidak mengerti politik. Dan dunia politik bukan dunia ulama. Orang-orang NU pantas marah dengan statemen dan penilaian-penilaian demikian, yang menunjukkan tidak adanya kearifan sama sekali dari para aktivis Masyumi ketika itu.[7] Kenyataan itu pula yang kian menjauhkan kedua kubu tradisionalis dan modernis.

Dinamika sejarah Islam Indonesia pasca pemilu 1955, diwarnai oleh pertentangan antara kelompok Islam tradisionalis dan Islam modernis tersebut. Wilayah pertentangan ini meliputi tidak hanya paham-paham keagamaan tertentu tapi juga politik. Keduanya saling memperkuat dan mengawetkan permusuhan kedua kubu. Kondisi inilah—ditambah dengan kondisi-kondisi lain yang tidak kondusif bagi pekembangan Islam dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an—yang menjadi alasan bagi lahirnya gerakan baru, yaitu neomodernisme Islam yang progresif, yang dimotori terutama oleh Nurcholish Madjid.

Neomodernisme Islam yang Progresif

Proses kelahiran gerakan neomodernisme di Indonesia jelas tidak bisa dilepaskan dari pergesekan dua kubu Islam tradisionalis dan modernis. Dan karena wilayah konflik keduanya mewujud dalam paham-paham keagamaan dan sikap politik, maka gerakan neomodernisme mau tak mau merefleksikan konflik tersebut dalam gagasan-gagasan yang mereka usung.

Dalam kasus Nurcholish Madjid, terang bahwa yang ia serang adalah sikap-sikap jumud atau beku dalam beragama, yang tidak beranjak dari fikih lama, yang ia sebut sebagai fikihisme. Sikap jumud ini menimpa baik kalangan tradisionalis maupun kalangan modernis. Bahkan kalangan modernis yang merupakan para pembaharu seperti Muhammadiyah, al-Irsyad, dan Persatuan Islam (Persis), menurut Nurcholish, “Sekarang telah berhenti sebagai pembaharu. Mengapa? Sebab mereka pada akhirnya  telah menjadi beku sendiri, karena mereka agaknya tidak sanggup menangkap semangat dari ide pembaruan itu sendiri, yaitu dinamika dan progresivitas.[8]

Nurcholish sempat memuji kalangan tradisionalis seperti NU, PUI, dan al-Washliyah yang ternyata lebih maju karena telah melakukan sendiri dan menerima nilai-nilai yang dulunya menjadi hak monopoli kaum pembaru. Namun, sebagaimana halnya terhadap kalangan modernis, Nurcholish pun tetap kurang puas dengan perkembangan di kalangan tradisionalis. Ia melancarkan kritik yang tajam pada keduanya, yang sekaligus meneguhkan posisinya di luar kubu Islam tradisionalis maupun modernis; ia mengambil posisi yang belakangan disebut neomodernis.

Kritik Nurcholish berbunyi demikian: Organisasi-organisasi Islam yang ketika didirikannya bersikap anti tradisi dan sektrarianisme, sekarang telah menjadi tradisionalis dan sektarianis sendiri; sedangkan organisasi lainnya yang semula menolak nilai-nilai baru dan sekarang menerimanya, tidak pernah terniat menjadikannya sebagai sikap hidup yang prinsipal.[9] Kritik Nurcholish ini kemudian diikuti oleh suatu analisa ke depan, yang berangkat dari nilai-nilai Islam yang dinamis. Sebab Nurcholish meyakini bahwa umat Islam, bersama-sama dengan kelompok manusia lain, mempunyai kewajiban ikut memperbaiki nasib umat manusia di muka bumi. Lahirnya ide-ide seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain-lain, menurut Nurcholish tidak lain merupakan puncak-puncak pemikiran manusia untuk menjawab tantangan perkembangan kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu, terpanggil sebagai seorang muslim, Nurcholish mengajak umat Islam untuk melakukan hal yang sama, yakni menggunakan pikiran-pikiran yang terbaik menurut ukuran prinsip-prinsip Islam. Namun mengingat kondisi umat Islam ketika itu yang sudah jatuh ke jurang stagnasi, akibat konflik satu sama lain, akibat mementingkan jumlah pengikut daripada mutu, akibat tidak bisa melihat kelemahan sendiri, maka terlebih dahulu diperlukan sekelompok orang untuk memulai tugas sejarah itu. Dalam kata-katanya sendiri: “Diperlukan adanya suatu kelompok pembaruan Islam yang liberal.”[10] Yang dimaksud Nurcholish dengan pembaruan di sini tidak lain adalah apa yang dalam bahasa agama disebut ijtihad, yakni proses membaca gejala-gejala sosial dan sejarah untuk dirumuskan dalam perspektif Islam sebagai jawaban atas gejala-gejala tersebut. Ijtihad berarti terus-menerus mencari hubungan antara wahyu dan akal dalam konteks menjawab kebutuhan zaman. Dan proses tersebut tidak pernah berakhir setingkat dengan perkembangan di masyarakat yang terus berubah.

Melengkapi gagasannya tentang pembaruan Islam, Nurcholish mengedepankan program liberalisasi, yang meliputi: sekularisasi, kebebasan berpikir, idea of progress dan sikap terbuka. Bersamaan dengan kritiknya terhadap kalangan tradisionalis maupun modernis, Nurcholish juga menggugat sejumlah postulat kalangan Islam yang dominan yang mempengaruhi wacana dan kesadaran publik ketika itu. Di antara wacana yang dikritiknya dengan tandas adalah ideologi partai Islam dan Negara Islam. Terhadap partai-partai Islam Nurcholish Madjid berseru lantang dalam suatu jargon yang kemudian sangat terkenal: Islam yes, partai Islam no! Alasan Nurcholish adalah bahwa partai-partai Islam tidak berhasil membangun image positif terhadap Islam. Image yang terbangun malah sebaliknya, yaitu, reputasi korupsi di tubuh partai-partai Islam kian menanjak. Pada saat bersamaan, ada gejala psikologis di kalangan Islam bahwa untuk menjadi Muslim yang baik maka harus mendukung partai Islam, atau menjadi anggota suatu partai Islam. Dengan begitu maka komitmen keislaman seseorang akan terbukti. Orang Islam yang tidak mendukung partai Islam sama dengan tidak perduli terhadap perjuangan Islam, dan itu artinya sama dengan tidak peduli terhadap Islam sebagai agama. Oleh Nurcholish asumsi ini dibalik. Baginya, urusan partai, betatapun ia mengklaim Islam, adalah urusan duniawi. Oleh sebab itu, tidak ada kaitannya dengan komitmen keislaman seseorang. Dalam kadar tertentu, kesadaran bahwa kebenaran hanya menjadi monopoli partai Islam justru menimbulkan problem teologis. Sebab Islam sebagai sebuah nilai universal yang transendental diturunkan derajatnya menjadi sekadar identik dengan partai Islam yang bersifat temporal. Ketidaksanggupan untuk membedakan antara yang temporal dan yang transendental ini mendorong Nurcholish pada upaya pembebasan. Pembebasan inilah yang ia sebut proses sekularisasi. Yakni, menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, termasuk partai politik, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-ukhrowi-kannya.

Kritik Nurcholish yang tidak kurang pedasnya adalah terhadap gagasan “Negara Islam”. Bagi Nurcholish, ide Negara Islam tidak memiliki dasar teologis maupun historis yang kuat di dalam Islam. Ide tersebut hanya merupakan apologi, atau suatu pembelaan posisi Islam di hadapan ideologi-ideologi Barat modern seperti demokrasi, sosialisme, komunisme. Dengan maksud merespons ideologi-ideologi tersebut, maka sebagian umat Islam mencoba melakukan apresisasi ideologis terhadap ajaran Islam, sehingga muncullah gagasan Negara Islam itu. Hal ini sepadan dengan Negara Komunis, Negara Sosialis, Negara Demokrasi, dan seterusnya. Umat Islam berpandangan bahwa Islam berbeda dengan agama-agama lain yang bersifat semata-mata spiritualistik; sebab Islam adalah agama totalistik yang meliputi seluruh aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Meski mengakui bahwa apologi semacam ini kadang-kadang diperlukan untuk mendongkrak rasa rendah diri umat, namun Nurcholish berpandangan bahwa apologi tetaplah berbahaya. Apologi memiliki efektivitas yang berumur pendek. Setelah menyadari bahwa apologi itu palsu, alias tidak otentik, maka ia akan memukul balik bagaikan bumerang bagi umat Islam.

Mengulangi kritiknya terhadap partai Islam, Nurcholish kembali mengingatkan bahwa konsep Negara Islam merupakan distorsi hubungan antara agama dan Negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang berdimensi spiritual dan pribadi. Karena Negara tidak mungkin menempuh dimensi spiritual, yakni mengawasi motivasi dan mengurus sikap batin dan ruhani warga negaranya, maka tak mungkin pula memberikan predikat keagamaan kepada negara. Setiap upaya yang mencoba mengarah pada pembentukan kekuasaan ruhani, maka ia merupakan tindakan menyaingi Tuhan, dan karena itu bisa disebut musyrik.

Harap diketahui bahwa ideologi partai Islam dan Negara Islam ketika itu masih dipegang kuat oleh kebanyakan kaum Muslim, terutama tokoh-tokoh Masyumi yang pernah memperjuangkan ide Negara Islam di Majelis Konstituante pada akhir dekade 1950-an. Tak ayal lagi, kritik Nurcholish ini bagaikan petir yang menghentakkan banyak orang. Babak berikutnya adalah kecaman dan tanggapan keras yang dialamatkan kepada Nurcholish, bukan saja oleh tokoh-tokoh Islam, namun juga meluas menjadi tema khutbah Jumat kalangan mubaligh yang tidak sepenuhnya paham apa yang dimaksud oleh Nurcholish. Namun dukungan terhadap gagasan pembaruan Nurcholish pun mengalir dari berbagai kalangan. Lontaran pandangannya tentang Islam yes, Partai Islam no, telah membuat lega kalangan Islam-nasionalis yang tidak berkiprah di partai Islam. Dalam kategori Nurcholish, mereka tetap bisa menjadi Muslim yang baik tanpa harus terlibat atau mendukung partai Islam. Mereka bisa menjadi Muslim yang saleh tanpa berjuang menegakkan Negara Islam.

Inilah babak baru Islam Indonesia yang mencoba mencari jalan baru bagi perkembangan Islam di Indonesia. Secara garis besar, gerakan ini memang mencoba menembus jalan buntu hubugan Islam dan negara yang selama ini telah menimbulkan friksi di antara tokoh-tokoh Islam dan penguasa. Gerakan ini dikenal dengan sebutan neomodernisme Islam yang melampaui dikotomi tradisionalis-modernis. Namun, sebagaimana gerakan tradisionalis dan modernis tahap awal (sebelum periode Masyumi) yang merupakan gerakan kultural, gerakan neomodernis pun menegaskan dirinya sebagai gerakan kultural, bukan gerakan politik. Malah, bisa dibilang gerakan neomodernisme inilah yang membawa kembali Islam ke wilayah masyarakat.

Gerakan neomodernisme dengan sadar mengakomodasi unsur-unsur modernisme sebagai bagian dari pencapaian peradaban umat manusia, dan pada saat bersamaan juga menunjukkan apresiasi yang mendalam terhadap warisan klasik (tradisionalisme). Alasan bagi sikap ini adalah bahwa di satu sisi Islam harus dilibatkan dalam pergulatan-pergulatan modernisme, dan pada saat bersamaan tidak mungkin memungkiri kenyataan bahwa tradisi juga telah membuat Islam menjadi mapan di tengah-tengah masyarakat. Maka, diktum terkenal yang diusung oleh kalangan neomodernisme diambil dari kaidah ushul fikih yang sekaligus menjadi metodologi gerakannya adalah: al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih, wa ‘l-ahdzu bi ‘l-jadid al-ashlah (memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik).

Selain Nurcholish Madjid, tokoh-tokoh yang terlibat aktif di dalam diskursus neomodernisme sejak dasawarsa 1970-an ini bisa disebut: Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, M, Dawam Rahardjo, Kuntowijoyo, Moeslim Abdurrahman, dan lain-lain. Sedangkan institusi tempat dimana gagasan-gagasan neomodernisme ini menyebar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM),[11] perguruan-perguruan tinggi Islam seperti IAIN dan STAIN, kelompok-kelompok studi keislaman yang menjamur di berbagai kampus[12], hingga media massa.[13]

Spektrum dari gagasan neomodernisme ini juga sangat luas, dari gagasan Islam sebagai agama yang terbuka (inklusif), penghargaan terhadap akal, pengembangan toleransi, hingga dukungan terhadap konsep negara bangsa (nation state) yang mewujud dalam penerimaan Pancasila sebagai dasar negara dan asas tunggal dalam kehidupan bangsa yang plural.

Singkatnya bisa dikatakan bahwa hiruk-pikuk gerakan Islam sepanjang Orde Baru adalah hiruk-pikuk wacana neomodernisme Islam dalam menyebarkan gagasan Islam kultural, pluralisme, demokrasi, kebangsaan, hingga revitalisasi khazanah klasik di lingkungan akademik seperti filsafat Islam, teologi, tasawuf, yang marak diperbincangkan, melebihi masa-masa sebelumnya yang cenderung hanya memberi arti penting pada warisan fikih klasik.

Arti penting gerakan neomodernisme adalah keberhasilannya mencairkan ketegangan antar kelompok keagamaan, terutama antara tradisionalis dan modernis, karena pada neomodernisme Islam keduanya bisa bertemu. Selain itu, gerakan neomodernisme juga mampu mencairkan ketegangan hubungan Islam dan negara yang telah mengalami kebuntuan akibat sejarah perdebatan negara Islam di Majelis Konstituante, keterlibatan tokoh-tokoh Islam dalam pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) pada 1958, gagalnya rehabilitasi Masyumi oleh pemerintah Orde Baru, dan lain-lain. Gerakan neomodernisme Islam mengusung tema-tema yang relatif sejalan dengan kebijakan rezim Orde Baru, seperti sekularisasi, rasionalisasi, dan modernisasi. Tak heran jika belakangan muncul tuduhan bahwa neomodernisme Islam adalah paket rezim Suharto dalam upayanya menjinakkan kekuatan politik Islam. Slogan Islam yes, partai Islam no, misalnya, benar-benar telah “berjasa’ melumpuhkan kekuatan politik Islam sehingga dalam pemilu pertama Orde Baru tahun 1971, partai Islam yang diwakili oleh Parmusi (Partai Muslimin Indonesia—reinkarnasi dari partai Masyumi—mengalami kekalahan telak. Namun, terlepas dari tuduhan itu, gerakan neomodernisme Islam telah menunjukkan peranan yang signifikan sepanjang Orde Baru. Dengan menegaskan visinya sebagai gerakan kultural, gerakan ini telah membuka ruang gerak dakwah Islam menjadi lebih lebar terbebas dari trauma politik akibat perbenturan dengan negara.

Aneka Ragam Islam Pasca Orde Baru

Setelah rezim Orde Baru tumbang pada 1998, kita menyaksikan banyak sekali gerakan-gerakan Islam yang muncul dan menegaskan identitas mereka masing-masing ke permukaan. Agaknya ruang publik yang terbuka lebar telah membuat kelompok-kelompok Islam ini dengan leluasa mengekspresikan identitas dan aspirasi mereka. Kemunculan kelompok-kelompok ini mengambil dua bentuk: partai politik dan organisasi massa (ormas). Di antara partai-partai Islam yang muncul adalah: Partai Bulan Bintang, Partai Masyumi, Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera), Partai Syarikat Islam Indonesia, dan lain-lain sekitar 30 partai yang menegaskan diri sebagai partai Islam, termasuk PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang kembali mengambil Islam sebagai asasnya. Mereka kemudian bertarung dalam pemilu 1999 dan semuanya kalah telak. Yang muncul sebagai pemenang adalah PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang merupakan partai sekular, kemudian disusul oleh Golkar (Golongan Karya) yang juga bukan partai Islam, melainkan partai nasionalis-religius. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam itu ternyata tidak menyukai partai Islam. Tampaknya jargon Nurcholish Madjid  pada tahun 1970-an masih berlaku: Islam yes, Partai Islam no!

Sementara itu, di luar partai politik Islam bermunculan ormas-ormas Islam yang nyata-nyata membawa dan memperjuangkan aspirasi Islam, seperti ingin mengembalikan Piagam Jakarta (konstitusi yang bernuansa Islami), dan ingin menerapkan syariah Islam dalam kehidupan bernegara. Ormas-ormas ini antara lain: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad (LJ), Front Pembela Islam (FPI), Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI), Hijbut Tahrir Indonesia (HTI). Semua ormas itu seakan berlomba satu sama lain untuk menunjukkan merekalah yang paling gigih memperjuangkan Islam. Kendati ada kesamaan logo Islam, namun wilayah kerja mereka bisa dibilang berbeda-beda. MMI lebih aktif memprovokasi penerapan syariat Islam; Laskar Jihad fokus pada pengiriman “tentara Islam” ke wilayah-wilayah konflik seperti Ambon-Maluku dan Poso untuk membela kaum muslim yang sedang diperangi oleh “kaum kafir” Kristen. FPI sangat lantang menyuarakan apa yang mereka sebut amar ma’ruf nahyi munkar, yakni dengan rutin dan rajin menyatroni tempat-tempat hiburan malam (diskotik, karaoke, bilyard, café remang-remang) yang mereka anggap merusak moral masyarakat. Tidak jarang mereka bukan hanya mengepung tempat-tempat hiburan malam tersebut namun juga menghancurkannya.

IMI tidak begitu popular. Di bawah pimpinan Habib Hussein al-Habsyi, IMI hanya muncul suatu waktu untuk menyuarakan pentingnya menerapkan syariat Islam. Saat ini kiprah IMI tidak terdengar lagi. Yang terakhir adalah HTI. Kelompok yang satu ini sangat gigih memperjuangkan sistem Khilafah Islamiyah. Dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam lain yang masih berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), HTI jelas-jelas membawa aspirasi Pan-Islam.  Ideologinya bersifat trans-nasional. Artinya, kalau mau dilacak lebih jauh, HTI juga menolak NKRI. Namun, entah kenapa, sejauh ini mereka tidak dianggap subversif oleh negara. HTI juga menolak demokrasi, dan karena itu mereka tidak ikut partisipasi dalam pemilihan umum (pemilu).

Kendati satu sama lain berbeda-beda, titik temu dari semua kelompok tersebut adalah satu, yakni mengedepankan syariat Islam sebagai solusi bagi krisis bangsa yang sedang berlangsung. Mereka berpandangan bahwa sistem pemerintahan sekular masa lalu telah gagal, kini saatnya Islam diberi kesempatan. Slogan yang mereka usung adalah: Selamatkan Indonesia dengan syariah!

Kemunculan ormas-ormas ini memang tidak sulit dijelaskan. Di antara penjelasannya adalah bahwa mereka kecewa dengan ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah yang tidak tegas memperjuangkan aspirasi Islam. Selama ini mereka masih setia bernaung di bawah NU-Muhammadiyah, namun setelah Orde Baru tumbang, dan kebebasan berkumpul dan berserikat terbuka lebar, mereka memisahkan diri dari induknya dan membuat himpunan sendiri-sendiri. Bagi mereka, akar krisis nasional sudah sangat jelas, yaitu kegagalan pemerintahan sekular. Namun NU-Muhammadiyah mereka nilai lamban dalam merespon keinginan masyakarat untuk memperjuangkan aspirasi syariat Islam. Itu sebabnya mereka tidak sabar untuk memperjuangkan sendiri agenda tersebut. Maka kita lihat bahwa MMI merupakan “sempalan” dari Muhammadiyah. Begitu juga tokoh-tokoh PKS yang cukup militan dalam memperjuangkan aspirasi Islam adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dalam barisan FPI tergabung para alumnus baik dari NU maupun Muhammadiyah, kendati FPI secara kultural lebih dekat ke NU. HTI adalah satu-satunya fenomena yang berbeda karena ia tidak memiliki akar dalam sejarah gerakan Islam di tanah air. Ia adalah gerakan impor.

Dalam banyak kasus, artikulasi kelompok-kelompok ini sangat merepotkan aparat keamanan, dan sekaligus memperburuk citra Islam Indonesia yang selama ini dikenal ramah, moderat, dan toleran. Lantaran dalam aksi-aksinya tak jarang mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Sebagai misal adalah Laskar Jihad yang ikut memperpanjang dan memperburuk konflik agama di Ambon. Begitu juga MMI yang rajin menebar ancaman terhadap kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Dengan tokoh utamanya Ust Abu Bakar Ba’asyir yang pernah meringkuk di tahanan karena tuduhan terlibat dalam serangkaian aksi peledakan bom di Indonesia, citra MMI lumayan menakutkan. FPI jangan ditanya lagi, karena inilah ormas yang menjadi musuh para pengusaha hiburan malam. Namun sebenarnya lebih dari itu, FPI juga memiliki reputasi buruk merusak tempat-tempat ibadah golongan agama lain, terutama Nasrani. Dalang penyerangan terhadap kampus Mubarok milik Jamaah Ahmadiyah di Parung, Bogor, Jawa Barat, pada tahun 2005 lalu juga tidak lain adalah FPI, yang dipimpin oleh panglima perangnya Habib Abdurrahman Assegaf. Pada Agustus 2005, FPI juga menyerang markas Jaringan Islam Liberal di jalan Utan Kayu, Jakarta Timur. Pada saat itu, segenap aktivis Islam lintas organisasi berkumpul di markas JIL, termasuk tokoh-tokoh senior seperti M. Dawam Rahardjo, dan M. Syafii Anwar. Rencana penyerangan FPI ini kemudian dihadang dan digagalkan pihak aparat keamanan.

Terhadap kelompok-kelompok ini, berbagai sebutan segera disematkan, seperti Islam radikal, Islam militan, Islam konservatif, Islam fundamentalis, Islam garis keras, bahkan Islam ekstrem. Namun aksi-aksi mereka tidak sepi dari perlawanan. NU dan Muhammadiyah seringkali bersama-sama melakukan counter terhadap isu-isu yang diusung oleh kelompok ini, terutama yang menyangkut keselamatan bangsa seperti isu kembalinya Piagam Jakarta (karena akan memecah-belah bangsa) dan kekerasan atas nama agama seperti peledakkan bom dan perusakan rumah-rumah ibadah.

Aksi tandingan dari NU-Muhammadiyah ini, belakangan dinilai kurang tegas, bahkan cenderung diabaikan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras yang notebene adalah anak kandung dari dua ormas terbesar di Indonesia itu. Inilah yang membuat jengkel anak-anak muda dari sayap progresif. Sementara itu tokoh-tokoh Islam neomodernis di luar NU-Muhammadiyah, seperti Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo, Djohan Effendy, dan lain-lain, dinilai sudah terlalu “tua” dan “lemah” untuk melawan tendensi radikal di kalangan Islam. Kondisi inilah yang mendorong kelahiran kelompok progresif yang kemudian mendeklarasikan dirinya dengan nama Jaringan Islam Liberal atau JIL. JIL dilahirkan para aktivis Islam muda yang semula merupakan anak didik Nurcholish Madjid pendiri Paramadina. Bahkan JIL sendiri lahir di Paramadina. Di antara para pendiri JIL adalah Ulil Abshar Abdalla, Luthfi Assyaukani, Hamid Basyaib, Ihsan Ali Fauzi, Saiful Mujani, Ahmad Sahal, Budhy Munawar Rachman, dan lain-lain.

Semangat JIL adalah ingin “memerangi” kelompok-kelompok garis keras di atas dengan cara-cara yang lebih artikulatif, tegas dan frontal. Itu sebabnya, kelahiran JIL disambut dengan kemarahan oleh kelompok-kelompok garis keras. Keduanya bertemu dalam forum-forum panas. Hampir semua wacana yang diusung oleh kelompok Islam garis keras ditentang oleh JIL. Dan sebaliknya wacana-wacana yang digelindingkan oleh JIL juga dilawan oleh kelompok garis keras. Puncak dari perlawanan kelompok garis keras ini adalah keluarnya Fatwa Hukuman Mati oleh Forum Ulama Umat (FUU) untuk Ulil Abshar Abdalla, tokoh Jaringan Islam Liberal, pada 2002. Di belakang fatwa itu adalah tekanan dari berbagai ormas Islam garis keras yang gerah dengan isu-isu yang digulirkan kelompok liberal.

Sebenarnya, tema-tema yang diusung oleh Jaringan Islam Liberal bukanlah tema-tema baru. Tema-tema itu sudah pernah digulirkan oleh Nurcholish Madjid pada dasawarsa 1970-an, sehingga orisinalitas dan “keliberalan” Islam liberal bisa dipertanyakan.[14] Bahkan, sebagai sebuah genre baru dalam Islam Indonesia yang cepat menanjak, Jaringan Islam Liberal dibenturkan pada pertanyaan soal metodologi yang mereka usung,[15] sehingga argumen dan kesimpulan-kesimpulannya memiliki landasan yang kuat.

Meski bukan tema-tema baru, namun apa yang diusung oleh Ulil dengan JIL-nya menemukan relevansinya kembali setelah tumbangnya Orde Baru pada akhir 1990-an. Hanya saja, artikulasi kelompok JIL memang berbeda. Mereka cenderung mengambil pendekatan yang tegas, langsung, frontal, dan “militan”. Ini berbeda dengan, misalnya, Nurcholish Madjid yang cenderung “tenang” dan reflektif, meski substansi yang disampaikannya menyangkut isu-isu yang sensitif dan kontroversial. Seperti halnya gerakan Islam neomodernis periode 1970-an hingga 1990-an, JIL juga menyuarakan kebebasan beragama, toleransi, dan berusaha melampaui sekat-sekat mazhab dan aliran dalam Islam, terutama modernis-tradisionalis.

Jadi, jika kelompok-kelompok garis keras merupakan anak kandung—atau mungkin juga “sempalan”—dari gerakan Islam tradisionalis dan modenis, maka JIL adalah anak kandung dari gerakan Islam neomodernis. Tegasnya, kelompok-kelompok Islam dari yang radikal, militan, fundamentalis, konservatif, hingga yang liberal, moderat, progresif, semuanya bermuara pada tiga mainstream atau arus utama gerakan Islam yang pernah ada di Indonesia, yaitu: Islam tradisionalis, Islam modernis, dan Islam neomodernis.

Islam Pasca Arus Utama

Di antara kelompok-kelompok Islam progresif yang muncul pasca Orde Baru, JIL memang yang paling populer. Ini disebabkan karena artikulasinya yang vokal menentang Islam garis keras dan mempromosikan (kembali) toleransi dan pluralisme agama. Di luar JIL, terdapat banyak sekali komunitas-komunitas baru yang juga memiliki concern yang sama dengan JIL. Dua di antaranya yang paling menonjol adalah Post-Tradisionalisme (Post-Tra) dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) karena keduanya merupakan pewaris langsung dari dua raksasa gerakan Islam yaitu NU dan Muhammadiyah.

Post-tra merupakan komunitas anak-anak muda NU yang gelisah dengan eksistensi NU sebagai ormas Islam yang sudah tua (didirikan tahun 1926) dan boleh jadi mulai kurang responsif terhadap isu-isu baru. Mereka sadar bahwa khazanah tradisi yang selama ini menjadi kekuatan NU harus terus menerus diletakkan dalam kancah kehidupan aktual, tidak boleh menghalangi kemajuan, dan karena itu harus ada semacam kritik atau oposisi loyal terhadap tradisi untuk meneguhkan jati diri tradisi itu sendiri. Kritik atas tradisi ini dilakukan oleh tradisi itu sendiri, bukan oleh sesuatu yang datang dari luar. Ini semacam penegasan identitas-diri—sama dengan komunitas-komunitas Islam lain termasuk dari “garis keras” yang juga sibuk menegaskan identitas-diri, namun pada Post-tra kita melihat komitmen yang kuat pada wacana kebangsaan, sehingga identitas itu hanya sekadar “baju seragam”, dan bukan ideologi.

JIMM lahir sebagai “sayap muda” di ormas Muhammadiyah. Namun, sayap ini adalah sayap progresif, berada di seberang sayap lain Muhammadiyah yang konservatif dan fundamentalis. Dalam JIMM terhimpun anak-anak muda ideologis Muhammadiyah yang fanatik terhadap induk semangnya namun pada saat bersamaan kuatir dengan eksistensi Muhammadiyah yang banyak didominasi oleh kelompok “garis keras”. Tokoh-tokoh senior Muhammadiyah yang liberal adalah Ahmad Syafii Maarif, M. Amin Abdullah, Abdul Munir Mulkhan, Moeslim Abdurrahman. Merekalah yang banyak memberi inspirasi kepada kelompok muda Muhammadiyah yang terhimpun dalam JIMM ini. Konon, kelompok garis keras di Muhammadiyah sudah sangat geram dengan anak-anak JIMM ini dan pernah menekan induk organisasi Muhammadiyah untuk membubarkan JIMM serta “mengadili” para anggotanya. Namun berkat dukungan dan perlindungan dari para senior mereka yang liberal, JIMM tetap aman. Seperti halnya Post-tra, JIMM pun memiliki komitmen pada gagasan-gagasan pluralisme, demokrasi, toleransi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama.

Sejalan dengan perkembangan pesat yang terjadi di masyarakat Islam Indonesia sebagai hasil dialog dengan peradaban global, maka artikulasi-artikulasi Islam pun muncul dalam banyak bentuk. Dewasa ini tidak lagi memadai untuk menjelaskan posisi umat Islam di Indonesia hanya melalui perspektif dikotomis tradisionalis-modernis sebagaimana dulu. Fenomena Post-tra, JIMM, dan JIL adalah fenomena yang melampaui Islam arus utama tersebut, meski tetap bisa dilacak kaitannya dengan mereka.

Post-tra adalah fenomena post-NU (tradisionalis). JIMM adalah fenomena post-Muhammadiyah (modernis). Dan JIL adalah fenomena post-Neomodernisme. Meski berbeda dalam agenda mikro mereka masing-masing, namun agenda makro dan concern mereka secara umum cenderung sama. Oleh sebab itu, saya ingin menyebut ketiganya sebagai “Islam progresif” pasca arus utama. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah bahwa “Islam progresif” ini belum digarap secara sungguh-sungguh.

Benih Islam Progresif[16]

Meski kata progresif bisa diartikan maju, namun ia tidak identik dengan modern, atau berlawanan dengan tradisional. Filsafat postmodernisme telah mengkritik paradigma modern, dan memberi penghargaan kepada yang tradisional. Di dalam yang modern maupun yang tradisional terkandung unsur-unsur progresif. Jadi kata progresif bersifat netral terhadap keduanya.

Di dunia wacana, maju atau progresif berarti mampu keluar dari dikte-dikte epistemologi dan bangunan pemikiran yang telah mapan, bergerak melesat melampaui zamannya. Demikianlah para proponen Islam progresif berusaha melawan kejumudan berpikir, tidak berkembang dan berorientasi ke masa lalu, dengan menyuguhkan Islam yang berorientasi ke depan. Mereka tidak berbicara tentang kebangkitan kembali (revival)  melainkan pembaruan (renewing).

Di dalam politik kontemporer, Islam progresif muncul sebagai wacana baru pasca peristiwa serangan teroris terhadap gedung kembar WTC dan Pentagon, AS, pada 11 September 2001 lalu. Kaum Muslim yang selama ini mempromosikan ide-ide tentang demokrasi, toleransi, dan kebebasan, jengah menyebut diri mereka sebagai “Muslim Moderat”, lantaran istilah itu telah direduksi oleh Presiden AS George W. Bush sebagai pendukung Amerika dalam perang melawan terorisme yang dipimpinnya. Mereka lebih suka menyebut diri Muslim progresif.

Kalangan Muslim progresif menghadapi tekanan kelompok konservatif yang sejak semula menentang ide-ide mereka yang dianggap menyimpang dari Islam dan merupakan jiplakan dari Barat. Di pihak lain mereka juga menghadapi realitas sepak terjang negara-negara Barat yang senantiasa menjadi contoh buruk bagi setiap gagasan yang mereka kemukakan menyangkut demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

Perang sepihak yang dilancarkan AS dan sekutunya terhadap Afganistan dan Irak—yang disetujui secara bulat oleh Kongres, telah memberi kesan bahwa demokrasi ternyata bisa membenarkan tindakan kejahatan. Juga, bahwa wacana HAM yang diusung negara-negara Barat tidak lebih dari sekadar jualan globalisasi dalam rangka menekan negara-negara Dunia Ketiga. Dalam prakteknya, negara-negara Barat justru yang paling getol melanggar HAM.

Sikap negara-negara Barat itu telah menyulitkan posisi kalangan Muslim progresif. Untungnya mereka sadar bahwa menjadi demokrat, pluralis, toleran, dan menjunjung tinggi HAM itu bukan karena dipengaruhi Barat tetapi memang perintah agama Islam sendiri.

Benih-benih Islam progresif sudah disemai di tanah air sejak awal abad 20. Haji Agus Salim dan HOS Tjokroaminoto boleh dibilang pelopor dari Islam progresif. Kedua tokoh ini telah malang melintang dalam gerakan Islam dengan menjadikan demokrasi, kemerdekaan dan keadilan sebagai tujuan gerakannya.

Agus Salim, misalnya, dalam hampir semua tulisan, pidato, dan khutbahnya selalu menekankan nilai-nilai universal dan kesetaraan antara sesama manusia. Ia menekankan bahwa perbedaan seksual antara lelaki dan wanita tidak lagi relevan digunakan sebagai alasan untuk melanjutkan struktur patriaki dan relasi kuasa berdasarkan jender. Dalam pertemuan Jong Islamieten Bond (JIB – Angkatan Muslim Muda, yang ia dirikan pada tahun 1925), Agus Salim sering menurunkan tabir yang memisahkan laki-laki dan perempuan. Tujuannya agar laki-laki dan perempuan bisa berdiskusi bersama. Tindakan yang oleh kelompok-kelompok Islam tertentu saat ini pun masih dianggap “haram”.

Salah satu ciri penting dari Islam progresif dengan figur-figur seperti Agus Salim dan Tjokroaminoto adalah bahwa mereka bukan boneka Barat. Mereka justru ditakuti dan disegani oleh penguasa baik kaum kolonial (Inggris dan Belanda) maupun golongan elit feodal-tradisional pribumi. Kritik mereka kadang ditujukan ke dalam, yakni terhadap pemahaman keagamaan kaum Muslim yang dianggap kolot, yang oleh Sukarno disebut “Islam Sontoloyo”. Tetapi, mereka juga aktif melakukan kritik ke luar, yakni terhadap struktur-struktur dan relasi kuasa. Metodologi mereka adalah kritik wacana-kuasa (discouse-power). Dengan metode ini mereka mengaitkan wacana (discourse) yang dominan dengan struktur kekuasaan (power-structure) yang berlaku. Tujuannya adalah untuk membongkar relasi kuasa yang terbentuk secara tidak adil tersebut.

Penutup

Dewasa ini artikulasi Islam progresif melampaui isu-isu Islam an sich. Sejalan dengan pandangan bahwa Islam tidak lagi dipahami semata-mata sebagai fikih ibadah, Islam progresif masuk ke dalam isu-isu global-mutakhir seperti terorisme, perdamaian, perdagangan bebas, lingkungan hidup, civil society, dan lain-lain.

Ide-ide semacam itu sebagian bisa ditemukan di dalam sejarah dan tradisi Islam, tetapi lebih banyak yang tidak ditemukan. Oleh sebab itu, kalangan pemikir Islam progresif menyerukan pentingnya ijtihad, yaitu upaya terus-menerus mendialogkan wahyu dan akal. Pada saat bersamaan mereka juga bicara tentang pembaruan pemikiran Islam seperti yang disuarakan dengan keras oleh Nurcholish Madjid pada awal 1970-an. Berbeda dengan kalangan fundamentalis yang selalu menyerukan kebangkitan Islam.

Meski bicara tentang pembaruan, gerakan Islam progresif merupakan gerakan otentik yang disokong oleh keyakinan-keyakinan religius mereka terhadap pesan-pesan Islam. Tampaknya itu pula yang membuat banyak pengamat yakin bahwa Islam progresif di Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah.[]


*) Makalah disampaikan pada Workshop On “Being Progressive”: Meeting of Indonesia-Singapore Progressive Young Activist, Puncak, Bogor, Jawa Barat, 15-17 Desember 2006.

**) Ahmad Gaus AF, adalah pengamat pemikiran dan gerakan Islam. Bekerja sebagai Direktur Publikasi dan Jaringan pada LibForAll Foundation, AS. Pengajar Program Studi Bahasa dan Budaya Indonesia di Swiss German University, BSD-Tangerang, Banten. Pernah menjadi Direktur Publikasi Paramadina (1999-2005).

[1] Indeed, Islam is more than just a religion. It is a civilization," ujar Abdullah Ahmad Badawi dalam pidato yang disampaikannya ketika dianugerahi gelar doctor honoris causa dalam bidang pemikiran Islam oleh Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta, Juni 2006 lalu. Pada kesempatan itu, Badawi memperkenalkan Islam hadlari atau Islam progresif.

[2] Studi lebih lanjut mengenai gerakan-gerakan ini, lihat Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES), 1996.

[3] Istilah ini berasal dari antropolog Cliffort Geertz dalam The Religion of Java (Chicago: The University of Chicago Press), 1976. Muslim abangan menggabungkan unsur-unsur kepercayaan pribumi seperti animisme, Buddhisme dan Hinduisme dengan Islam. Muslim santri adalah penganut ortodoksi Islam dan terdidik di pesantren. Tapi kini istilah santri mencakup mereka yang mengamalkan syariah Islam, tidak perlu berlatar belakang pesantren. Muslim priyayi adalah golongan ningrat (bangsawan) Jawa dan mengkombinasikan kepercayaan abangan dengan budaya keraton Jawa. Sejalan dengan “kebangkitan Islam” tahun 1970an/1980an, banyak pengikut abangan dan priyayi telah menjadi santri dan terjadi apa yang disebut “santrinisasi” masyarakat Indonesia.

[4] Bambang Pranowo, “Perkembangan Islam di Jawa: Runtuhnya Dikotomi Santri-Abangan”, lihat dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds.), Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara (Jakarta: Mizan dan Yayasan Festival Istiqlal), 2006.

[5] Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia (Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara), 1999.

[6] Herbert Feith, Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ittaca: Cornell University Press), 1962

[7] Ahmad Gaus AF, manuskrip Biografi Nurcholish Madjid, belum terbit.

[8] Nurcholish Madjid, “Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”, Makalah disampaikan pada pertemuan silaturrahmi para aktivis HMI, PII, GPI, dan Persami, di Jakarta, 3 Januari 1970. Dimuat kembali dalam Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1987), h. 204-214.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Di antara LSM yang paling berpengaruh adalah Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) yang dimotori oleh M. Dawam Rahardjo, yang menerbitkan jurnal Ulumul Quran; Lembaga Studi Pembangunan yang dimotori Adi Sasono; dan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang dimotori Masdar F. Mas’udi yang menerbitkan jurnal Pesantren.

[12] Misalnya Limited Group di Yogyakarta di bawah asuhan Mukti Ali, yang melahirkan tokoh-tokoh seperti Ahmad Wahib, Djohan Effendi, Dawam Rahardjo, dll. Di Jakarta yang paling berpengaruh adalah kelompok diskusi FORMACI (Forum Mahasiswa Ciputat), di lingkungan IAIN Ciputat, yang melahirkan tokoh-tokoh muda seperti Saiful Mujani, Ihsan Ali Fauzi, Budhy Munawar Rachman, Ahmad Sahal, Burhanuddin, Nong Darol Mahmada, dll.

[13] Misalnya peranan majalah Tempo yang mendukung gagasan ini. Lihat, M. Deden Ridwan, “Tempo dan Gerakan Neomodernisme Islam di Indonesia”, dalam Ulumul Quran, No. 3 Vol., VI tahun 1995.

[14] Ahmad Gaus AF, “How Liberal Can You Go?”, artikel harian Kompas, 12 Desember 2002, dimuat kembali dalam Ulil Abshar Abdalla dkk, Islam Liberal & Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana (Yogyakarta: el-SAQ press, 2003), h. 39

[15] Pertanyaan seputar metodologi ini diajukan misalnya oleh Haidar Bagir dalam artikel di harian Kompas, 5 Desember 2002 berjudul: “Beberapa Pertanyaan untuk Ulil Abshar Abdalla”. Artikel ini dimuat kembali dalam Ulil Abshar Abdalla dkk, Islam Liberal & Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana (Yogyakarta: el-SAQ press, 2003), h. 93

[16] Bagian ini diringkas dari artikel penulis yang sudah dipublikasikan. Lihat, Ahmad Gaus AF, “Menyemai Benih Islam Progresif”, Majalah Syir’ah Edisi Khusus Ulang Tahun, September 2005.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: