Membaca Kembali Pram: Gonjang-Ganjing BUMI MANUSIA

Esai ini berasal dari makalah diskusi memperingati wafatnya Pramoedya Ananta Toer yang diselenggarakan oleh Sanggar Kaki Langit, Tangerang, 30 April 2013. Saya posting di sini setelah diperbaiki dan dilengkapi dengan catatan kaki. Selamat membaca. Semoga bermanfaat. Ahmad Gaus

BUMI MANUSIA

Duapuluh tahun sebelum menerbitkan Bumi Manusia, Pramoedya Ananta Toer menulis sebuah esai berjudul “Dengan Datangnya Lenin Bumi Manusia Lebih Kaya”. Dalam esai ini Pram memuji keberhasilan Lenin dalam memimpin revolusi yang mengantarkan Uni Sovyet menjadi negara besar. Keberhasilan revolusi Indonesia 1945, ujarnya, tidak bisa dilepaskan dari peran Uni Sovyet mengingat bantuannya yang sangat besar di bidang politik, ekonomi, maupun persenjataan militer. Pram memuji Lenin yang menurutnya telah menciptakan surga di dunia, di mana rakyat telah memiliki segala yang dibutuhkannya.1)

Frase “Bumi Manusia” akhirnya menjadi judul novel Pram yang ditulis semasa ia menjadi tahanan politik di pulau Buru akibat sepak-terjangnya dalam Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat—organisasi yang ditengarai berafiliasi kepada PKI). Dan lantaran itu pula novel Bumi Manusia kerap dikaitkan dengan ajaran Leninisme, yang tidak lain berarti Komunisme.2) Pada 21 Desember 1979 Pram dibebaskan dari tahanan dan mendapatkan surat pembebasan yang menyatakan bahwa secara hukum ia tidak bersalah dan tidak terlibat G30S/PKI.

Delapan bulan setelah pembebasannya, pada Agustus 1980, novel Pram yang berjudul Bumi Manusia itu diterbitkan oleh penerbit Hasta Mitra. Hanya dalam waktu 12 hari, novel itu habis terjual 5.000 eksemplar. Tiga bulan kemudian Hasta Mitra membuat cetakan ketiga dan berhasil menjual 10.000 eksemplar. Dalam setahun (1980-1981), Bumi Manusia telah dicetak ulang 10 kali. Melihat prestasi tersebut–yang terbilang luar biasa di masa itu—sejumlah penerbit di Hongkong, Malaysia, Belanda, dan Australia mendekati Hasta Mitra untuk mendapat hak terjemahan. (Sampai tahun 2005, buku ini telah diterbitkan dalam 35 bahasa).

Setelah satu tahun beredar di masyarakat, pada bulan Mei 1981, Kejaksaan Agung melarang peredaran Bumi Manusia karena dianggap mempropagandakan ajaran-ajaranKomunisme. Pram menyangkal tuduhan tersebut karena tidak sepatah kata pun dari ajaran-ajaran Komunisme disebut dalam novel itu. Banyak pengamat menyayangkan bahwa Kejaksaan Agung telah menilai sebuah karya sastra secara sewenang-wenang. Namun, dalam SK-052/JA/5/1981 keluaran Jaksa Agung disebutkan bahwa pelarangan itu sepenuhnya adalah keputusan politik dan tidak ada kaitannya dengan nilai sastra.

Benarkah Pram menyebarkan paham komunis dalam Bumi Manusia walaupun tidak secara eksplisit menyebut sepatah pun ajaran itu? Seorang peneliti, Pamela Allen, melihat keterkaitan Bumi Manusia dengan esai yang ditulis Pram 20 tahun sebelumnya yang berjudul “Dengan Datangnya Lenin Bumi Manusia Lebih Kaya” yang telah disebutkan di atas. Menurut Allen, tetralogi Bumi Manusia3) bisa dibaca sebagai manifesto dari posisi filosofis, keterlibatan politik, dan visi Pramudya untuk masa depan. Benih dari novel ini, kata Allen, bisa ditemukan dalam esai tersebut.4) Statemen itu memang bisa diartikan bahwa pijakan ideologis karya Pram ialah leninisme atau komunisme. Tapi menganut paham komunis dan berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa sebelum 1965 adalah hal yang lumrah bagi sebagian orang. Bukan saja karena PKI bisa dilacak asal-usulnya pada Sarikat Islam (Merah), tapi juga PKI merupakan kekuatan politik pertama di tanah air yang berani melancarkan pemberontakan pada penjajah Belanda (1926-1927). Walaupun pemberontakan itu gagal, ia telah memberi rasa bangga pada sebagian orang untuk berafiliasi dengan PKI.

Masalahnya, Bumi Manusia terbit setelah PKI menjadi barang haram dan ideologinya dikutuk di mana-mana. Alhasil terbitnya novel ini menimbulkan polemik yang cukup keras. Bukan hanya Kejaksaan Agung yang melarangnya, para sastrawan penggagas Manifes Kebudayaan yang dulu merupakan musuh ideologis Pram melibatkan diri dalam polemik tersebut. Setelah polemik panjang novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijck karya Hamka yang dituduh plagiat oleh Pram dalam surat kabar Bintang Timur yang diasuhnya pada 1962, kini giliran novel Bumi Manusia yang menyulut polemik serupa. Wiratmo Sukito, Rendra, Goenawan Mohamad, Sori Siregar, dan sejumlah sastrawan lain melibatkan diri dalam polemik Bumi Manusia ini.5)

Sebagai sastrawan kubu Manifes Kebudayaan yang pernah diserang habis-habisan oleh sastrawan kubu Lekra yang dikomandani oleh Pram di masa Orde Lama, tentu mudah dipahami bahwa respon kelompok pertama bersifat negatif. Wiratmo Sukito, misalnya, mengatakan bahwa karya Pram fenomenal karena berhasil menjadi raja di tengah-tengah novel pop, sementara untuk ukuran sastra dunia ia tidak memiliki arti.6) Sastrawan Umar Junus bahkan menulis bahwa tokoh-tokoh dalam Bumi Manusia dimotivasi oleh paham tentang kelas, tanpa konsep dosa dan banyak adegan amoral. Ia mencontohkan beberapa bagian dalam novel tersebut, seperti hubungan seks Minke dan Annelis sebelum menikah, sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kata-kata terakhir dalam Bumi Manusia—“Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya”—oleh Junus ditangkap sebagai adegan yang mengacu pada kegiatan PKI di Indonesia. Junus lalu mencap Bumi Manusia sebagai novel yang berbahaya bagi generasi muda. Anak-anak yang tidak mempunyai pengalaman dengan kejahatan komunisme, ujarnya, bisa terpengaruh oleh Bumi Manusia.7)

Selain diserang, pujian juga bertaburan untuk Bumi Manusia dan Pram sebagai pengarangnya. Pengamat sastra Jacob Sumarjo menulis, “Dengan karyanya yang pertama setelah pengarangnya hampir selama 15 tahun lenyap dari percaturan budaya dan sastra Indonesia (lantaran ditahan selama itu), maka ia membuktikan dirinya bahwa Pramoedya Ananta Toer tetap novelis milik Indonesia sampai saat ini.”8) Penulis lain, Parakitri, menuturkan: “Dengan novel ini [Bumi Manusia] Pramoedya dengan sekali hantam telah mencairkan kebekuan sastra Indonesia yang belakangan ini hanyut berputar-putar dalam inovasi-inovasi teknik, berpilin-pilin dalam kegelisahan dan kekosongan jiwa perseorangan…”9)

Setelah pelarangan itu, Bumi Manusia menghilang dari peredaran, namun tidak benar-benar lenyap. Tetralogi novel berikutnya terbit berturut-turut pada dasawarsa yang sama: Anak Semua Bangsa (1981), Jejak Langkah (1985), dan Rumah Kaca (1988), semuanya beredar di bawah tanah dalam bentuk stensilan atau fotokopi. Memiliki dan membacanya ialah perbuatan terlarang dan dianggap subversif. Sejumlah aktivis mahasiswa yang kedapatan membawa, membaca, dan mengedarkan buku-buku tersebut harus mendekam di penjara, seperti yang dialami Bonar Tigor Naipospos, Bambang Subono, dan Bambang Isti Nugroho dari Kelompok Studi Sosial Palagan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Di luar penilaian tentang ajaran komunis yang tersirat dalam Bumi Manusia seperti yang dituduhkan banyak pihak, novel ini sebenarnya mengangkat kisah seorang pribumi bernama Minke — yang belakangan diketahui sebagai penggambaran atas sosok Raden Mas Tirto Adhi Soerjo (1880-1918) tokoh pers nasional — yang berani memberontak terhadap penindasan penjajah atas bangsanya. Mengambil setting pada akhir abad ke-19, novel ini mengajak pembacanya masuk ke lorong waktu masa silam. Bumi Manusia memang novel sejarah. Dan, seperti dikatakan George Lukacs, novel sejarah yang baik ialah yang membawa masa lampau kepada kita dan membuat kita mengalami sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada masa silam itu.10)

Novel diawali oleh kisah cinta antara Minke (lelaki pribumi) dengan Annelies (perempuan keturunan Indo-Belanda). Minke yang belajar di sekolah Belanda H.B.S Surabaya mengenal Annelies secara kebetulan ketika seorang teman sekelasnya membawa dia berkunjung ke rumah perempuan itu. Di rumah itu Minke juga berkenalan dengan ibunda Annelies, Sanikem atau nama Eropanya Nyai Ontosoroh, seorang gundik yang dinikahi secara tidak sah oleh tuan Mellema (Belanda). Minke dan Annelies saling jatuh cinta, dan kemudian menikah secara Islam, tanpa kehadiran ayahnya (Mellema).

Setelah kematian tuan Mellema, Nyai Ontosoroh diseret ke pengadilan dengan perkara hak asuhnya terhadap Annelies. Penggugatnya ialah keluarga istri sah tuan Mellema. Dalam pengadilan putih tersebut status perkawinan Minke dan Annelies juga dibicarakan, Dan hakim menyatakan tidak sah di mata hukum. Karuan saja Minke berontak.Ia merasa telah menikahi Annelies secara sah sesuai dengan hukum Islam. Maka ia menulis artikel di sebuah surat kabar bahwa mereka telah menghina dan menentang hukum Islam. Tulisan itu kemudian disebar ke seluruh kampung hingga dibaca oleh warga dan para pemuka agama.

Ketika Nyai Ontosoroh gagal mempertahankan hak asuh atas anaknya dan Minke gagal mempertahankan status pernikahannya dengan Annelies, maka pengadilan memutuskan perempuan itu harus dikirim ke Belanda.Masyarakat yang sudah dikondisikan oleh statemen-statemen Minke tentang pengadilan Belanda yang menghina hukum Islam, datang dengan amarah yang menggelegak Mereka mengepung rumah Nyai Ontosoroh untuk mencegah Belanda memasuki rumah itu.Namun mereka pun gagal mencegah Belanda mengambil Annelies.Annelies harus pergi meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoroh.
“Kita kalah, Ma,” kata Minke pada mertuanya.

“Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya,” jawab Nyai Ontosoroh.
Sebagaimana sering dikatakan Pram sendiri bahwa ia hanya menulis tentang nasionalisme. Tulisan-tulisannya ber-setting sejarah yang ia konstruksi sebagai pergulatan rakyat dan orang-orang kecil, bukan sejarah sebagai narasi besar yang melulu bercerita tentang orang-orang hebat, pahlawan; dan sejarah yang dikonstruksi secara politik untuk mendukung rezim tertentu.

Berbagai pujian kepada Pram bertebaran di media internasional menyusul terbitnya tetralogi Bumi Manusia dalam berbagai bahasa:

“Pramoedya Ananta Toer selain seorang pembangkang paling masyhur adalah juga Albert Camus-nya Indonesia. Kesamaan terdapat di segala tingkat, belum lagi kemampuannya mengkonfrontasikan berbagai masalah monumental dengan kenyataan kesehari-harian yang paling sederhana.” (The San Fransisco Chronicle)

“Pramoedya Ananta Toer adalah seorang master cemerlang dalam mengisahkan liku-liku emosi, watak dan aneka motivasi yang serba rumit.” (The New York Times)

“Penulis ini berada sejauh separoh dunia dari kita, namun seni-budaya dan rasa kemanusiaannya sedemikian anggunnya menyebabkan kita langsung merasa seakan sudah lama mengenalnya dan dia pun sudah mengenal kita sepanjang usia kita.” (USA Today)

“Pramoedya Ananta Toer, kandidat Asia paling utama untuk Hadiah Nobel.” (Time)

Demikian kutipan-kutipan yang dinukil dari cover belakang novel tersebut. Tetralogi Bumi Manusia telah mengantarkan Pram ke pentas internasional dimana dia disebut-sebut sebagai calon penerima Nobel Sastra. Dan dia satu-satu orang yang pernah dicalonkan untuk mendapat hadiah bergengsi itu. Namun sampai akhir hayatnya Hadiah Nobel itu tidak pernah ia terima. Dan tak pernah ada orang yang tahu persis apa sebabnya.

Kehebohan lainnya ialah saat sastrawan kelahiran Blora, Jawa Tengah, 6 Februari 1925 ini diberi Anugerah Magsaysay di bidang jurnalisme, sastra, dan seni komunikasi kreatif oleh Yayasan Ramon Magsaysay di Filipina pada 19 Juli 1995. Beberapa kalangan memperingatkan Yayasan Ramon Magsaysay untuk tidak melupakan apa yang telah dilakukan Pram di tahun 1960-an yakni membungkam kreativitas sastrawan dan seniman Manifes Kebudayaan yang bersebrangan secara ideologis dengan Lekra dimana Pram berada.

Penolakan atas hadiah untuk Pram ditandatangani nama-nama besar: Taufiq Ismail, HB Jassin, Mochtar Lubis, Asrul Sani, Rendra, Danarto, Mochtar Pabottingi, Rachmat Djoko Pradopo, Abdul Rachman Saleh, Ikranagara, Wiratmo Soekito, Rosihan Anwar, Bokor Hutasuhut, DS Moeljanto, Leon Agusta, Misbach Jusa Biran, Amak Baljun, Chairul Umam, Slamet Sukrinanto, Syu’bah Asa, SM Ardan, dan beberapa nama lain. Dua di antara mereka, HB Jassin dan Mochtar Lubis, juga pernah mendapat penghargaan Magsaysay di zaman Orde Lama.

Mochtar Lubis yang pernah dituduh Pram sebagai kaki-tangan imperialis mengancam akan mengembalikan hadiah yang pernah diterimanya jika Yayasan Magsaysay memberi hadiah serupa kepada Pram. Dan ia benar-benar membuktikan ucapannya itu ketika Yayasan tetap memberi hadiah kepada Pram. Mochtar Lubis merasa tidak pantas duduk bersanding dengan Pram. Kedua pengarang ini berada dalam pandangan politik yang berseberangan. Mochtar terlibat dengan organisasi-organisasi blok barat dengan simpati Amerika, sementara Pramoedya mengembangkan sikap nasionalis radikal dan bergabung dengan Lekra.11)

Keberatan serupa ditulis oleh WS Rendra: “Di Indonesia, PKI dan Lekra mengganyang, menindas, meneror dan membantu pencekalan terhadap para penandatangan Manifes Kebudayaan dan para lawan politik mereka yang lain. Bahkan mereka melakukan pembakaran buku-buku yang dianggap anti revolusi. Dan selama itu terjadi, Pramoedya Anata Toer tidak berbuat apa-apa yang berarti membela para seniman dan cendekiawan yang tertindas, tercekal dan terbentur. Malahan ikut berpidato di auditorium Universitas Gadjah Mada dan menulis di surat kabar yang isinya mendukung aksi PKI dan Lekra itu. Waktu itu ia adalah anggota Lekra yang memimpin lembaga sastranya. Dan terhadap pembakaran buku yang terjadi ia juga tidak mengeluarkan suara protesnya. Inilah segi-segi ideologi dan praktek politik yang saya tentang dari Pramoedya Ananta Toer, seorang yang sebagai sastrawan tetap saya bela dan kegumi dari dulu sampai sekarang.”12)

Di tengah keriuhan kontroversi, muncul suara dari kalangan sastrawan/budayawan muda yang mendukung Pram menerima penghargaan Yayasan Magsaysay. Mereka menyampaikan statemen yang bertitel “Pernyataan Kaum Muda untuk Kebudayaan” yang ditandatangani antara lain oleh Ariel Heryanto, Arif Budiman, Acep Zamzam Noor, Isti Nugroho, Halim HD, Sitok Srengenge, Tommy F. Awuy, Wiji Thukul, Hilmar Farid, Mudji Sutrisno, dan beberapa nama lain. Salah satu poin pernyataan itu demikian: “Wacana kebudayaan Indonesia hingga kini belum beranjak dari pengobaran tema dan konflik lama yang bersemangat primordialistik. Masa depan membutuhkan kebudayaan yang demokratis, toleran, dan siap menerima yang lain. Oleh sebab itu, wacana pengembangan kebudayaan masa depan seyogyanya bersih dari konflik-konflik masa silam yang tidak relevan untuk masa kini.”

Bagaimana Pram menanggapi polemik itu?13) Tampaknya ia tidak mau ambil pusing. Ia tetap menerima penghargaan itu — yang diwakili oleh istrinya, Maimunah, karena ia sendiri dicekal ke luar negeri. Dan Yayasan Ramon Magsaysay menanggapai polemik itu dengan enteng. Dalam sebuah pernyataannya disebutkan: “Yayasan mengetahui Pramoedya sebagai anggota Lekra yang di tahun 1960-an menyerang pengarang-pengarang terkemuka. Dalam kondisi serang-menyerang itu memang ada pihak yang menderita. Tetapi, itu terjadi 30 tahun lalu, yang membuat kedua pihak menderita. Pramoedya sendiri dipenjara 14 tahun karena dituduh komunis, karyanya masih tidak diizinkan terbit di Indonesia, dan dia dilarang bepergian ke luar negeri.”

Perseteruan Pram dengan para sastawan Manifes Kebudayaan seperti menghidupkan kembali pertarungan ideologis di pentas seni pada masa Orde Lama. Pram dengan ideologinya yang didukung oleh partai yang paling dekat dengan kekuasaan tentu saja berada di atas angin. Namun musim berganti, kekuasaan roboh. Pram ditahan, dikucilkan, dan dirampas hak-haknya sebagai manusia. Ia menuliskan penderitaannya: “Saya menghabiskan hampir separuh usia saya di Pulau Buru dengan siksaan, penghinaan, dan penganiayaan. Keluarga saya mengalami penderitaan yang luar biasa… Rumah saya di Rawamangun Utara dirampas dan diduduki militer, sampai sekarang. Buku dan naskah karya-karya saya dibakar. Ketika dibebaskan 14 tahun lalu, saya menerima surat keterangan bahwa saya tidak terlibat G30S-PKI. Namun, setelah itu tidak ada tindakan apa-apa. Dalam buku saya Nyanyi Sunyi Seorang Bisu yang terbit pada 1990 juga terdapat daftar 40 tapol yang dibunuh Angkatan Darat. Tapi tidak pernah pula ada tindakan.”

Pernyataan itu diberi judul “Saya Bukan Nelson Mandela” yang ditulis Pram sebagai jawaban terhadap Goenawan Mohamad yang sebelumnya menulis “Surat Terbuka untuk Pramoedya Ananta Toer”. Keduanya dimuat dalam Tempo edisi April 2000. Walaupun bersikap “keras” terhadap Pram, Goenawan tetap mengagumi, bahkan sejak SMA, bahwa “Pram adalah seorang novelis dan penulis prosa yang memukau.” Sisi lain Pram baru diketahuinya ketika Pram memimpin lembar kebudayaan Lentera di harian pagi Bintang Timur dimana tulisan-tulisannya banyak menyerang dan menghantam siapa saja yang berbeda atau kontra-revolusi. “Adakah yang terasa pahit di sana adalah cerminan kegeraman eksistensial, atau suatu protes sosial: marah kepada hidup yang hanya kadang-kadang memberi momen yang ringkas untuk bahagia?” tulis Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggir di Majalah Tempo edisi Agustus 1995, yang berjudul PRAM.

Sungguh tak mudah memotret sastrawan yang wafat pada 30 April 2006 di usia 81 tahun itu. Ia tegak dalam kontroversi, puja-puji dan kutukan, serta sikapnya yang tidak peduli karena “sudah kehilangan kepercayaan” dan “sudah terlampau pahit menjadi orang Indonesia”. Tapi esai ini ingin diakhiri dengan pengakuan bahwa Pram ialah —mengutip kata-kata Ben Anderson dalam Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia — “pengarang Indonesia terbesar” dan yang “mengagetkan dunia sastra” (A. Teeuw), bahkan juga para pejabat, sampai-sampai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran yang melarang semua lembaga di bawahnya membaca dan memiliki novel Bumi Manusia.

Catatan:

1). Dipublikasikan di harian Bintang Timur pada 22 April 1960, dikutip dari DS Moeljanto dan Taufiq Ismail, Prahara Budaya: Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI Dkk. (Jakarta: Mizan, 1995), hal. 67-71

2). Komunisme ialah marxisme sebagaimana ditafsirkan oleh Lenin (1870-1924). Lenin menambahkan ajaran tentang perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis yang tidak ada dalam ajaran Karl Marx (1818-1883).

3). Tetralogi Bumi Manusia merupakan 4 novel terpisah dalam satu kesatuan cerita yang ditulis Pram di pulau Buru selama masa penahanan, yaitu, selain Bumi Manusia: Anak Semua Bangsa (1981), Jejak Langkah (1985), dan Rumah Kaca (1988).

4). Pamela Allen, Membaca dan Membaca Lagi, Reinterpretasi Fiksi Indonesia 1980-1995, Terj. Bakdi Soemanto (Magelang: Indonesia Tera, 2004), hal. 32

5). Ady Asmara, Analisa Ringan Kemelut Roman Karya Pulau Buru Bumi Manusia Pramoedya Ananta Toer (Yogyakarta: CV Nur Cahaya, 1981).

6). Wawancara Wiratmo Sukito, dikutip dari Majalah TIRAS, 1 Juni 1995.

7). Dikutip dari Pamela Allen, Membaca, dan Membaca Lagi, hal. 57

8). Dikutip dari Ady Asmara, Analisa Ringan Kemelut Roman Karya Pulau Buru Bumi Manusia Pramoedya Ananta Toer, hal. 38

9). Dikutip dari Ady Asmara, ibid., hal. 46-47

10). George Lukacs, The Historical Novel (London: Merlin Press, 1962), p. 53

11). David T. Hill, Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922 – 2004) sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang, terjemahan Warief Djajanto Basorie dan Hanna Rambe (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hal. 229

12). WS Rendra, “Hadiah Magsaysay dan Pramoedya”, Kompas, 14 Agustus 1995

13). Dokumen mengenai kontroversi ini bisa dibaca dalam AS Laksana, ed., Polemik Hadiah Magsaysay (Jakarta: ISAI dan Jaringan Kerja Budaya, 1997).