Categories
Pengantar Buku

[Buku] IMAM BESAR

Info buku baru:
KHUTBAH-KHUTBAH IMAM BESAR

Pikiran-pikiran penting tidak selalu harus dituangkan dalam buku ilmiah yang tebalnya berjilid-jilid. Saya menemukan banyak pencerahan justru dalam buku kumpulan khutbah Jumat Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. (Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta). Saya kira bagus sekali buku ini dimiliki/dibaca oleh para mubalig/khatib untuk memperkaya wawasan. Ide-idenya segar dan pemaparannya lugas. Buku ini juga dikerjakan oleh salah satu penulis dan sekaligus editor terbaik di negeri ini, eh di abad ini 🙂 Di bawah ini saya sertakan kata pengantar editornya.

Tebal buku: 354 Halaman
Diterbitkan kerjasama CSRC UIN JAKARTA dan Penerbit Imani. Tersedia di toko buku Gramedia atau hubungi Penerbit Imani 0851-0000-7692

khutbah-khutbah-imam-besar

 

Kata Pengantar Editor

I M A M  B E S A R

Oleh Ahmad Gaus AF

Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., adalah satu dari sedikit cendekiawan Muslim yang mampu menggabungkan kecendekiawanan dan keulamaan.  Sebagai cendekiawan, ia memiliki reputasi yang gemilang dalam mewacanakan gagasan-gagasan kontemporer dalam konteks kajian dan dinamika pemikiran keislaman seperti demokrasi, toleransi, kesetaraan gender, dan sejenisnya. Tulisan-tulisannya seputar gagasan itu tersebar di berbagai media massa nasional maupun internasional. Untuk tujuan serupa ia juga tampil sebagai narasumber di forum-forum seminar baik di dalam maupun luar negeri.

Pengalaman akademiknya diperoleh di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif HIdayatullah, Jakarta, tempatnya belajar hingga memperoleh gelar doktor, dan kemudian mengabdi sebagai dosen, lalu menjadi Pembantu Rektor III di kampus yang sama. Selama menempuh studi doctoral, ia juga menjadi mahasiswa yang menjalani program PhD di McGill University, Montreal,Kanada (1993-1994), dan Leiden University, Belanda (1994-1995). Ia juga menjadi sarjana tamu di Shopia University, Tokyo (2001), sarjana tamu di Soas University of London (2001-2002), dan sarjana tamu di Georgetown University, Washington DC (2003-2004).

Pengalaman-pengalaman itu niscaya ikut membentuk visi intelektualnya sebagai sarjana Muslim yang harus mensinergikan tradisi ortodoksi pesantren —  tempatnya belajar di masa kecil dan remaja — dengan tradisi keilmuan Barat modern. Dengan dasar-dasar keilmuan Islam yang kokoh, Prof. Nasaruddin tampaknya tidak mengalami kesulitan manakala harus menyerap peradaban Barat modern, yang intinya tidak lain ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebebasan. Dua hal itu bukan sesuatu yang asing dalam khazanah keislaman. Bahkan etos keilmuan dan kebebasan dalam Islam telah pernah mewujud dalam peradaban gemilang di masa lalu, jauh sebelum lahir apa yang kini dinamakan peradaban Barat.

Prof. Nasaruddin jelas memahami hal itu, sebagaimana tampak dalam tulisan-tulisannya, dan karena itu ia rileks saja berhadapan dengan gagasan-gagasan Barat kontemporer yang bagi kebanyakan sarjana Muslim lain masih sulit diterima, disebabkan oleh hambatan psikologis maupun teologis. Sementara Prof. Nasaruddin — seperti dikatakannya dalam salah satu materi dalam buku ini — berpegang pada adagium klasik: Hikmah itu barang hilangnya kaum Muslim maka di mana saja diketemukan harus diambil. Sebut saja misalnya gagasan tentang emansipasi perempuan yang di dunia Barat lahir pada abad ke-19. Ketika gagasan itu dibawa ke dunia Islam muncul penolakan, bukan semata-mata karena ia gagasan Barat, melainkan bahwa selama berabad-abad kaum Muslim telah memiliki “pedoman” sendiri tentang kedudukan perempuan, baik yang diderivasi dari tradisi fikih maupun tafsir dan hadis.

Pandangan umum tentang perempuan ialah sebagai makhluk lemah, memiliki hak terbatas dibanding laki-laki, hanya boleh berkiprah di ruang domestik, dan sebagainya. Maka ide-ide kebebasan perempuan dengan sendirinya tidak popular, bahkan ditolak karena dianggap berbahaya dapat merusak kehidupan perempuan, dan akhirnya menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial Islami.

Di tengah berbagai penolakan, Prof. Nasaruddin termasuk cendekiawan Muslim pertama yang aktif dan berani mengarusutamakan wacana kesetaraan gender, bahkan disertasi doktornya mengangkat isu ini.  Ia melakukan semacam dekonstruksi atas penafsiran yang bias maskulin yang telah diterima dan berlangsung berabad-abad. Sebagai cendekiawan aktivis, tentu saja ia tidak bekerja sendirian mewacanakan gagasan ini, melainkan membangun jaringan dengan para aktivis lain yang memiliki kesamaan visi. Jika saat ini kita melihat kaum perempuan Muslim Indonesia memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berkiprah dalam kehidupan publik, maka peran Prof. Nasaruddin tidak bisa dibilang kecil.

Ketika orang ramai berdebat mengenai kedudukan jilbab dari sisi hukum Islam, Prof. Nasaruddin memberi sumbangan penting dari sisi antropologi. Ia menguak aspek-aspek kebudayaan dan konstruksi sosial atas jilbab. Dengan demikian polemik mengenai masalah ini tidak melulu menjadi urusan fikih dan tafsir. Tulisannya mengenai antropologi jilbab tersebar luas dan sangat diperhatikan publik, sekaligus menjadi dokumen penting yang menjadi penanda lahirnya perspektif yang berbeda dalam memahami isu-isu keumatan di luar disiplin keislaman tradisional seperti fikih, tafsir, hadits, dan sejenisnya.

***

Sebagai seorang ulama, Prof. Nasaruddin menempatkan dirinya dalam jajaran agamawan kelas satu di negeri ini. Pengalamannya menjadi “guru ngaji keliling” di Amerika, Eropa, dan Australia, yang membawa misi menjelaskan Islam moderat, ke seluruh dunia, membuatnya cukup matang ketika harus berhadapan dengan isu-isu panas di dalam negeri yang kerap membenturkan agama dan politik, atau kerasnya isu antaragama.

Untuk yang terakhir ini, bukan pula hal yang asing buat Prof. Nasaruddin karena sejak tahun 1990-an ia sudah terbiasa menjalin pergaulan lintas agama, bahkan ia juga ikut mendirikan forum “Masyarakat Dialog Antaragama”. Dalam tema interfaith ini juga, dan dalam kapasitas sebagai cendekiawan, ia aktif mengisi seminar di forum-forum internasional. Dengan pengalaman yang luas dalam interaksi lintas agama, ia pun diangkat menjadi anggota dari Tim Penasihat Inggris-Indonesia yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, khususnya terkait dialog agama dan peradaban. Maka tidak heran pula bila nama Nasaruddin Umar masuk dalam 500 Most Influental Muslims in the World. Ia juga salah seorang penggagas pembangunan Masjid Ground Zero, masjid di bekas reruntuhan menara WTC di Amerika Serikat.

Pada 2002, ia diangkat menjadi Guru Besar dalam bidang tafsir di UIN Jakarta. Suatu prestasi yang kian mengukuhkan otoritas keulamaannya. Masa-masa berikutnya ia juga dipercaya memegang jabatan di pemerintahan dari mulai Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementrian Agama RI, hingga menjadi Wakil Menteri Agama RI 2011 – 2014. Pada Januari 2016, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengukuhkan Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, yang sebelumnya dijabat oleh Prof. Dr. K.H. Ali Mustofa Yakub.

Imam besar masjid negara tentu bukan posisi sembarangan. Ia bukan sekadar simbol keulamaan tetapi juga simbol persatuan Islam itu sendiri, dan sekaligus simbol integrasi Islam dan negara. Sebab masjid Istiqlal tidak semata-mata dilihat sebagai tempat ibadah melainkan juga tempat interaksi antara ulama, umara’ (pemerintah), dan umat (rakyat). Maka pada momen peringatan peristiwa-peristiwa penting seperti Nuzulul Quran, Isra’ Miraj, hingga Salat Idul Fitri dan Idul Adha’, presiden dan para pejabat tinggi negara dan para ulama akan bertemu di sana, berbaur dengan umat. Pada saat itu, yang menjadi pemimpin bukanlah presiden atau ketua DPR melainkan Imam Masjid Istiqlal. Dari situlah tampak betapa agungnya kedudukan seorang imam pada sebuah masjid yang melambangkan persatuan umat, ulama, dan umara’.

Jauh sebelum menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Nasaruddin adalah imam tetap di Masjid At-Tin, sebuah masjid besar di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur. Di sana ia juga menjadi pengajar materi keislaman untuk para jamaah maupun umum. Bukan hanya di situ, ia juga menjadi imam dan pengajar di berbagai masjid besar di wilayah DKI Jakarta. Materi yang dibawakannya dari mulai fikih, tafsir, hingga tasawuf. Prof. Nasaruddin juga pernah menjadi Rektor Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ), Jakarta. Sebagai ulama, Prof Nasaruddin memang cukup lengkap, karena bahan bacaannya memang sangat luas, dari teks-teks keislaman klasik (kitab kuning) hingga buku-buku kontemporer berbahasa asing. Itulah sebabnya, keulamaan menyatu dengan kecendekiawanan pada diri Sang Imam ini.

Prof. Nasaruddin juga dikenal memiliki pergaulan yang dekat dengan para ulama di dunia Arab dan Timur Tengah seperti Wahbah Zuhaili, Yusuf al-Qaradhawy, dan lain-lain. Dan di tanah air silaturahmi dan persahabatannya dengan para ulama tak mengenal batas.  Ulama dari berbagai aliran diakrabinya, dari yang moderat sampai yang “keras”. Para ulama itu bukan hanya kawan dialog tapi juga tempatnya bertanya. Tidak peduli latar belakangannya apa dan dari mana. Namun ia punya prinsip yang teguh bahwa Islam harus menjadi perekat, bukan pemisah. Dan jalan yang ditempuhnya mengikuti teladan para walisongo: dakwah dengan cara yang lembut, sehingga Islam muncul dengan wajah yang humanis.

Benang merah dari pemikiran Prof. Nasaruddin ialah Islam rahmatan lil alamin. Ia mencoba mencari bentuk-bentuk hubungan yang paling maslahat antara Islam dan isu-isu kontemporer, termasuk di dalamnya isu politik, toleransi agama, jihad, radikalisme, terorisme, lingkungan hidup, hingga isu-isu spesifik di dalam kehidupan dan praktik tasawuf. Perspektif yang ditawarkan Prof. Nasaruddin ialah tawasuth (moderasi), tawazun (proporsional), dan tasamuh (toleransi).

***

Semua tema dalam buku ini dikemas dalam perspektif tersebut di atas sehingga apapun materi yang disampaikan maka di ujungnya kita akan melihat sebuah titik cahaya bernama Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menampilkan wajah agung sekaligus lembut, yang membawa pesan-pesan cinta dan kebaikan untuk seluruh alam.

Buku ini merekam sebagian pemikiran Prof. Nasaruddin dalam beragam tema. Disajikan dalam kemasan khutbah Jumat, karena sebagian memang berasal dari materi khutbah Jumat yang pernah disampaikannya di berbagai mimbar masjid, sedangkan sebagian lainnya disunting dari tulisan-tulisan kolom di berbagai media massa. Adapun kebutuhan untuk menyajikannya sebagai buku khutbah agar dapat diakses oleh para penceramah yang memerlukan bahan untuk berceramah atau berkhutbah. Sampai sekarang forum khutbah Jumat masih dianggap sebagai forum yang efektif dalam berdakwah. Dan editor memandang bahwa pikiran-pikiran yang ada dalam buku ini penting untuk dijadikan bahan dakwah sehingga diketahui oleh publik yang lebih luas.

Tidak ada tujuan khusus dalam mengklasifikasi tema-tema dalam buku ini sehingga tersusun seperti ini. Editor mengabaikan kronologi berdasarkan waktu ataupun memberi prioritas pada materi tertentu. Semua disajikan begitu saja secara bebas. Jika diperlukan, para pengguna itu sendiri yang akan memilih mana topik atau tema yang akan disampaikan. Pengguna juga dapat saja mengubah kutipan dalil dari ayat Quran, hadis, maupun sumber lain yang dianggap lebih tepat untuk topik terkait. Sebab sebagian tulisan, khususnya yang berasal dari kolom media massa, tidak menyertakan rujukan dalil, sehingga editorlah yang melengkapinya. Dan itu bisa saja kurang pas, atau ada yang lebih tepat.

Terima kasih kepada Prof. Nasaruddin Umar yang telah mempercayakan editing buku ini kepada saya. Pertemanan saya dengan beliau sudah terjalin lebih 20-an tahun, sehingga saya relatif memahami pandangan keagamaan dan visi intelektualnya. Akhirnya, semoga buku ini memberi manfaat untuk publik Islam, dan tentunya secara khusus dapat mewakili sikap dan pandangan penulisnya, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A, Imam Besar Masjid Negara, Istiqlal, yang mendambakan sebuah Islam yang agung, Islam rahmatan lil alamin. []

 

Jakarta, 26 Februari 2018

AHMAD GAUS AF

Editor buku ini, adalah seorang aktivis dan penulis. Ia juga peneliti senior di CSRC-UIN Jakarta; mengajar di Swiss German University (SGU); pernah aktif di Paramadina.

IMG-20180611-WA0017
Bersama Prof Dr KH Nasaruddin Umar di Paramadina, Jakarta

 

 

 

Categories
Penggalan Buku

Masjid Cak Nur

 

Sebuah Masjid di Atas Langit

 Oleh Ahmad Gaus AF

 

 

Dalam suatu pertemuan Majelis Reboan, awal tahun 1985, KH Abdurrahman Wahid menantang Nurcholish untuk membuat gebrakan baru, setelah menyelesaikan PhD-nya di Universitas Chicago, AS.[1] Menjawab tantangan itu, Nurcholish mengatakan bahwa ia ingin membangun masjid ketiga terbesar di Indonesia setelah Masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Syuhada di Yogyakarta. Mendengar itu Abdurrahman Wahid terbahak, diiringi gelak tawa para peserta pertemuan yang ada di situ (Utomo Dananjaya, Ekky Syahruddin, Soetjipto Wirosardjono, Masdar F. Mas’udi, dll). Mereka menduga Nurcholish sedang berkelakar.

Waktu itu, Abdurrahman Wahid belum lama terpilih sebagai Ketua Umum PB NU dalam Muktamar Situbondo. Sebagai masinis dari gerbong yang mengangkut 40 juta kaum santri, ujarnya, dia tidak berpikir untuk membikin masjid, masa’ Nurcholish yang baru meraih gelar doktor bidang keislaman dari Amerika, pulang ke Indonesia cuma mau membikin masjid.

Tapi, Nurcholish tidak sedang berkelakar. Ia menjelaskan bahwa universitas-universitas besar dan ternama di Amerika, pada mulanya tumbuh dari lingkungan kompleks keagamaan semacam pesantren di Indonesia. Ia menyebut pendeta Harvard yang “pesantren”-nya kemudian tumbuh menjadi Universitas Harvard yang besar dan paling berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern. Karena faktor-faktor kesejarahan tertentu seperti penjajahan, ujarnya, pesantren-pesantren di Indonesia berada di pinggiran kota, dan tidak tumbuh menjadi universitas yang berpengaruh semacam Harvard.

Menurut Nurcholish, ia tidak berencana mendirikan pesantren, karena ia bukan kiai seperti Abdurrahman Wahid, melainkan ingin membangun masjid yang akan berfungsi semacam “pesantren”, dan kemudian tumbuh di dalamnya universitas. Predesen semacam itu, urainya, bisa ditemukan di masa-masa kejayaan peradaban Islam di Baghdad maupun Spanyol.

Madinatul Umran

Pada awal 2003, dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh ICRP, Abdurrahman Wahid bertanya kepada Nurcholish apa yang sedang direncanakannya, selain mau maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2004. Di luar dugaannya, Nurcholish memberikan jawaban yang sama dengan pernyataannya 18 (delapan belas) tahun silam, bahwa ia ingin membangun masjid. Abdurrahman Wahid tersentak. Lho, belum jadi juga toh masjid itu? Begitu pikirnya. Tapi kali ini ia sudah tahu Nurcholish serius. Bahkan, ia juga bicara soal dananya. “Namanya masjid monumen,” kata Abdurrahman Wahid menirukan Nurcholish saat itu. Ia kemudian menuturkan keberhasilan Nurcholish membangun sekolah dan universitas, tetapi sejauh ini belum berhasil membangun masjid. “Mungkin orang-orang yang mendukungnya ‘gak mengerti jalan pikiran Cak Nur,” ujar Abdurrahman Wahid, yang pernah mengucurkan dana Rp.500 juta untuk membantu pembelian kantor baru Paramadina.

Nama masjid yang dibicarakan itu sebenarnya ialah Madinatul Umran, yang berarti “peradaban kertaraharja”. Pada akhir dasawarsa 1980-an, Nurcholish  menggambar arsitektur masjid itu di langit-langit pikirannya. Kemudian, belasan tahun lamanya ia berusaha memindahkan lukisan masjid itu dari langit ke tanah yang keras. Namun, sampai hari ia dipanggil Tuhan pada 29 Agustus 2005, tak pernah ada peletakan batu pertama. Berbeda dengan sekolah-sekolah dan universitas yang diprakarsainya yang begitu cepat memperoleh dukungan sponsor, rencana pembangunan Masjid Madinatul Umran selalu tersendat. Para pendukung yang semula begitu antusias dan ingin segera merealisasikan rencana itu, satu persatu pergi dan tak terdengar lagi beritanya.

Melihat rancangan arsitektur, fasilitas, lokasi, dan prasarananya, masjid ini memang terbilang ambisius. Dari segi kemegahan, sebagai pembandingnya Nurcholish menyebut-nyebut Masjid Muhammad Ali di Kairo, Masjid Sulaimaniyah di Istambul, dan Taj Mahal di Agra. Dana yang diperlukan bagi pembangunan masjid mencapai Rp6,8 miliar (perhitungan tahun 1997). Lahan yang diperlukan untuk pembangunan masjid luasnya minimal 7000 (tujuh ribu) meter persegi dan berada di keramaian kota dengan tujuan untuk mengundang apresiasi dan menarik perhatian banyak orang. Saat itu telah ditentukan lokasinya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang sekaligus juga akan menjadi lokasi kampus Universitas Paramadina.[2]

Keyakinan Nurcholish untuk mewujudkan impian akan sebuah masjid megah itu lahir dari pengamatannya sendiri tentang kelas menengah kota yang sedang tumbuh, terhadap siapa ia berharap akan mendapatkan dukungan yang memadai. Bersama Utomo Dananjaya dan beberapa pendiri Paramadina lainnya, Nurcholish mulai menjajakan konsep Masjid Madinatul Umran itu kepada calon-calon donatur potensial. Para jamaah Paramadina yang kebanyakan dari kelas menengah kota—yang diam-diam telah terbentuk menjadi segmen Muslim tersendiri sebagai hasil dari pengajian di hotel-hotel bintang lima yang dikelola Paramadina—sangat antusias menyambut rencana tersebut, dan menganggapnya sebagai cita-cita bersama. Mata para jamaah berbinar-binar manakala Nurcholish sudah mulai berbicara mengenai Masjid Madinatul Umran.

Pada bulan Januari 1990, dalam suatu kesempatan makan malam di Restoran Arirang, Jakarta, yang di-setting sebagai acara presentasi, para dermawan dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah tampak hadir. Beberapa di antara mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung pembangunan Madinatul Umran, bahkan ada yang langsung memberikan kantornya untuk digunakan sebagai sekretariat pembangunan masjid. Seorang menteri dari kalangan militer menyebut tentang adanya lima kemungkinan bakal lokasi masjid ini. Dermawan lainnya berjanji akan menjadi fasilitator dalam pertemuan-pertemuan fund raising.

Kepercayaan kepada Nurcholish sebagai ikon cendekiawan Muslim modern menjadi faktor penting bagi tumbuhnya harapan akan Islam Indonesia yang sedang bangkit menyongsong zaman baru. Mendengarkan bagaimana Nurcholish menjelaskan visi-misi Madinatul Umran sebagai episentrum peradaban, tidak syak lagi ia memang sangat serius dengan rencananya tersebut. Konsep yang memuat pandangan dasar, fungsi, dan peruntukan masjid sudah disusun, menyusul kemudian maket yang menggambarkan bangunan fisik, lingkungan, dan fasilitas masjid.

Akan tetapi, karena berbagai faktor dan kendala, perkembangan pembangunan masjid ini sering sekali tertunda. Baru pada 29 April 1997 sebuah kepanitiaan resmi dilantik di Hotel Regent, Jakarta. Di dalamnya tercatat nama-nama seperti Emil Abeng (putra Tanri Abeng/Presiden Direktur Bakrie Grup saat itu) yang duduk sebagai ketua panitia, Shahnaz Haque (aktris) dan Ratih Sanggarwati (peragawati dan foto model) yang dilibatkan untuk mobilisasi dana, serta sederet nama lain dari kalangan dalam Paramadina maupun simpatisan.

Monumen Ketiga

Masjid Madinatul Umran merupakan simbol perjuangan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat beradab, adil, dan makmur. Nurcholish merujuk contoh perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal pertama yang dilakukan Nabi ketika tiba di Madinah ialah membangun Masjid Nabawi (sesudah Masjid Quba yang dibangun di tengah perjalanan hijrah). Masjid Nabawi inilah yang menjadi modal utama perjuangan Nabi dalam mewujudkan masyarakat beradab. Fungsi masjid ini tidak hanya sebagai tempat kegiatan peribadatan, melainkan lebih luas lagi, yaitu menjadi pusat bagi segenap aktivitas beliau dalam berinteraksi dengan umat. Singkatnya, masjid ketika itu merupakan pranata terpenting masyarakat Islam.

Masjid Madinatul Umran dirancang oleh Nurcholish untuk menjadi monumen ketiga setelah Masjid Syuhada dan Masjid Istiqlal. Masjid Syuhada terletak di Yogyakarta, ibukota revolusi di masa perjuangan kemerdekaan. Nama Syuhada diambil dari bahasa Arab yang berarti pahlawan. Nama ini digunakan untuk memperingati jasa para pahlawan dan sekaligus sebagai doa kepada mereka yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Dengan demikian, Masjid Syuhada merupakan monumen kepahlawanan. Sementara itu, Masjid Istiqlal yang terletak di ibukota proklamasi, Jakarta, dibangun sebagai monumen kemerdekaan. Kata Istiqlal sendiri memiliki makna kemerdekaan.  Pembangunan Masjid Istiqlal dimaksudkan untuk mengingatkan bangsa Indonesia agar senantiasa bersyukur atas karunia kemerdekaan yang tak terkira nilainya, yang diperoleh atas jasa dan pengorbanan para Bapak Bangsa (the Founding Fathers).

Kedua masjid yang didirikan untuk memperingati hari-hari besar sejarah bangsa itu, menurut Nurcholish, menunjukkan adanya keinsafan dan kesadaran yang amat mendalam para pemimpin nasional kita tentang peranan jiwa keagamaan dalam kebangkitan, pertumbuhan, perkembangan, dan pembangunan bangsa. Jika Masjid Syuhada dibangun sebagai penanda fase revolusi, dan Masjid Istiqlal menjadi penanda fase kemerdekaan, maka Masjid Madinatul Umran dengan sadar direncanakan untuk menandai fase ketiga dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu pembangunan nasional. Bagi Nurcholish, pembangunan nasional memang masih jauh dari cita-cita konstitusional yang diamanatkan dalam UUD 1945. Masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bersama pun masih harus terus diperjuangkan. Akan tetapi, ujarnya, kita tidak boleh mengingkari bahwa pembangunan telah membawa kebaikan bagi seluruh bangsa. Salah satu wujud nyata dari keberhasilan pembangunan ialah tetap utuh dan bersatunya seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, dan makin kukuhnya kedudukan UUD 1945 dan Pancasila.

Seraya menegaskan perasaan bangganya terhadap hasil-hasil pembangunan yang menurutnya sangat mengesankan dan pantas dipanjatkan puji syukur ke hadirat Allah atas semua hasil itu, Cak Nur  menekankan pentingnya membangun sebuah masjid monumen. Masjid Madinatul Umran dimaksudkan sebagai masjid monumen itu. Sebagai monumen kebangsaan, yang merupakan kelanjutan dari masjid-masjid monumen Syuhada dan Istiqlal, Madinatul Umran dirancang untuk menampilkan unsur-unsur ekspresi artistik Islam Indonesia yang representatif. Dengan cara begitu, dari segi arsitektural, Masjid Madinatul Umran bukan hanya akan menjadi pendorong bagi perkembangan seni Islam Indonesia lebih lanjut, tapi juga menjadi suatu masterpiece  bangunan Islam Indonesia yang membanggakan sebagai salah satu landmark ibukota negara, seperti suksesnya Masjid Islamic Center di Washington D.C. sebagai salah satu landmark ibukota Amerika.

Usaha untuk menampilkan kembali unsur-unsur klasik dalam sebuah bangunan masjid modern memang bukan tanpa preseden. Dalam konteks ini, Nurcholish tidak menutupi kebanggaannya kepada Presiden Soeharto yang telah membangun ratusan masjid dengan konsep revivalisme arsitektur klasik Masjid Demak dalam arsitektur masjid-masjid yang didirikan oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang dipimpin Pak Harto. Pandangan dasar Masjid Madinatul Umran ialah nilai-nilai keislaman dalam paduannya yang harmonis dan utuh dengan nilai-nilai keindonesiaan. Pancasila menjadi simbol perpaduan antara keislaman dan keindonesiaan, sebab Pancasila mengandung nilai-nilai tauhid yang menjadi pesan dasar Islam, dan sekaligus juga merupakan identitas bangsa Indonesia. Masjid Madinatul Umran dengan sadar dirancang untuk menjadi salah satu sumber usaha substansiasi dan pengisian nilai-nilai Pancasila. Sejajar dengan kedudukan Pancasila yang telah final sebagai dasar hidup bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Masjid Madinatul Umran juga dididirikan untuk ikut memikul amanat toleransi dan kerukunan agama dalam masyarakat plural Indonesia.

Pusat Kegiatan Paramadina

Rencana pembangunan Masjid Madinatul Umran tidak terlepas dari pengembangan aktivitas Yayasan Wakaf Paramadina yang didirikan Nurcholish dan kawan-kawan pada tahun 1986. Karena itu, pandangan dasar masjid ini serupa dengan pandangan dasar Paramadina yang dibangun di atas prinsip kebebasan dan toleransi, dengan menekankan dialog dalam semangat keterbukaan. Program-program yang dirancang untuk menjadi kegiatan Madinatul Umran sebenarnya juga merupakan perluasan dari kegiatan Paramadina. Bahkan dalam konsep yang disusun oleh Nurcholish, dengan jelas disebutkan bahwa Masjid Madinatul Umran merupakan pusat kegiatan Yayasan Wakaf Paramadina.

Beberapa program pokok yang dirancang untuk menjadikan masjid sebagai monumen yang hidup, terlibat aktif, dan memberi kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:[3]

  1. Peningkatan dan penyebaran faham keagamaan Islam yang luas, mendalam dan bersemangat keterbukaan, dengan titik berat kepada:

a)    Pemahaman sumber-sumber ajaran Islam, khususnya masa-masanya yang paling formatif, dalam kaitannya dengan lingkungan sosial, politik,, ekonomi, budaya, dll.

b)   Penyadaran tentang sejarah pemikiran Islam, khususnya masa-masanya yang paling formatif, dalam kaitannya dengan lingkungan sosial, politik,, ekonomi, budaya, dll.

c)    Penginsafan tentang segi-segi budaya dan peradaban dalam sejarah Islam dan bangsa-bangsa Muslim.

d)   Penanaman semangat non-sektarian dan pengembangan serta pemeliharaan ukhuwah Islamiyah dalam arti yang sebenar-benarnya.

e)    Pendalaman dan perluasan segi komparatif mazhab-mazhab dan aliran-aliran dalam Islam, antara lain guna menangkal timbulnya faham-faham kelompok yang sempit dan eksklusivistik.

f)     Pengembangan sikap penuh toleransi dan hormat kepada kelompok-kelompok agama lain yang damai dan bersahabat sebagaimana hal itu diajarkan oleh Islam.

 

  1. Penyediaansarana fisik guna menopang kegiatan tersebut, khususnya perpustakaan yang tepat dan benar-benar memadai.
  2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ilmiah khusus dalam bentuk berbagai halaqah (lingkaran, circle) ilmiah untuk para ulama, kaum intelektual, para dai dan mubalig, serta para mahasiswa dan remaja.
  3. Pengadaan penelitian dan pengembangan, serta penyelenggaraan pertemuan-pertemuan ilmiah tentang berbagai masalah aktual.
  4. Penyelenggaraan pendidikan manajemen dan kewirausahaan (entrepreneurship) guna ikut mendorong gerak dinamik pembangunan nasional.
  5. Pengadaan pelayanan masyarakat umum serta penyelenggaraan acara-acara seni dan budaya Islam.
  6. Penerbitan jurnal, booklet dan buku-buku ilmiah tentang keislaman dan keindonesiaan.
  7. Penggalangan kerjasama dengan lembaga-lembaga ilmiah di luar negeri, guna meningkatkan mutu intelektualitas Islam Indonesia.
  8. Inventarisasi, pemeliharaan, dan pengembangan warisan budaya Islam Indonesia guna memupuk kesadaran keislaman-keindonesiaan.

Mereka yang mencermati perkembangan pemikiran Nurcholish sejak tahun 1970-an akan mudah menarik kesimpulan bahwa gagasan-gagasan yang dituangkan dalam rancangan kegiatan Madinatul Umran tidak lain adalah tema-tema pokok dari pikiran Nurcholish sendiri yang dicobanya untuk diwujudkan. Metode gerakan dakwahnya yang setia di jalan kultural membuatnya tetap percaya bahwa masjid adalah pusat budaya atau “kultur centrum”. Dari masjidlah—tempat nama Allah paling banyak disebut—memancar cahaya peradaban Islam. Karena itu, ke mana saja Nurcholish pergi mengunjungi negeri-negeri lslam, oleh-oleh cerita yang selalu dituturkannya tidak lain adalah masjid-masjid indah peninggalan kejayaan peradaban Islam di masa lampau.

Dengan menyebut Madinatul Umran sebagai pusat kegiatan Paramadina, menjadi jelas pula bahwa masjid ini merupakan muara dari semua impian Nurcholish tentang bangunan peradaban Islam yang agung, yang tak henti-hentinya ia suarakan. Akan tetapi, sebagaimana telah dikemukakan di atas, sampai akhir hayat Nurcholish tidak pernah ada peletakan batu pertama pembangunan masjid bernama Madinatul Umran. Obsesi yang terlampau besar untuk mewujudkannya, bertabrakan dengan fakta-fakta keras yang menghadangnya, melahirkan perasaan “frustasi” pada diri Nurcholish sehingga belakangan ia tidak pernah menyinggung soal pembangunan masjid itu lagi.[4]

Kisah sebuah Buletin

Saat ini, mungkin hanya Utomo Dananjaya yang matanya masih selalu berkaca-kaca setiap kali menatap maket bangunan masjid yang tak pernah terwujud itu—sebelum akhirnya maket itu sendiri pun raib entah ke mana. Abdurrahman Wahid mungkin orang terakhir kepada siapa Nurcholish menyampaikan impiannya tentang membangun sebuah masjid. Nama yang lainnya adalah Rahmat, yang selama 10 tahun menjadi sekretaris pribadi Nurcholish. Setelah kemangkatan Nurcholish pada 2005, Rahmat tetap mengabdikan dirinya mengurus kantor lama Paramadina yang telah diubah fungsinya menjadi mushalla. Bukan kebetulan bahwa mushalla ini diberi nama Mushalla Rahardja Paramadina. Rahardja dalam bahasa Arab semakna dengan Umran. Selain itu, sejak Juli 2007 Rahmat dan kawan-kawan juga secara rutin menerbitkan buletin Jumat bernama Madinatul Umran, untuk memelihara ingatan pada masjid impian itu.[5]

Dicetak setiap terbit sebanyak 800 eksemplar, buletin Madinatul Umran yang berukuran saku ini pada mulanya hanya dibagikan kepada jamaah salat Jumat di Mushalla Rahardja dan di kantor Paramadina yang baru di Pondok Indah Plasa III yang juga rutin mengadakan jumatan. Seratus eksemplar di antaranya dikirimkan melalui pos kepada lembaga-lembaga Islam dan sejumlah tokoh. Pendanaan buletin yang membutuhkan biaya Rp. 640 ribu setiap terbit dicarikan sendiri oleh Rahmat dari para jamaah dan donatur. Yayasan Medco dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Departemen Agama pernah tercatat sebagai penyumbang, selain beberapa individu yang mengulurkan bantuan atas nama pribadi.

Berbeda dengan buletin-buletin Jumat lain yang biasanya diedarkan di masjid-masjid, Madinatul Umran disebarkan di outlet-outlet laundry milik Joes Noerdin, pengusaha waralaba binatu ternama, 5 à Sec. Joes yang sejak lama bersimpati kepada Nurcholish belakangan bahkan menanggung semua biaya percetakan buletin, sedangkan biaya untuk pra-produksi diperoleh dari para donatur individual.

Buletin Madinatul Umran memuat materi khutbah Jumat yang disampaikan para khatib di Mushalla Rahardja Paramadina. Dalam setiap edisinya dimuat isi khutbah pertama dan khutbah kedua, sehingga materi buletin ini bisa langsung digunakan oleh para khatib pemula untuk bahan khutbah. Terkesan dengan isi dan nama buletin yang dinilai mengingatkan pada Nurcholish, beberapa orang yang dikirimi buletin ini melalui pos karena jarak yang jauh sengaja datang ke Mushalla Rahardja Paramadina semata-mata untuk memberi ongkos cetak, agar buletin tetap terbit.

Sampai  bulan Maret 2010, buletin Madinatul Umran telah memasuki edisi ke-80. Tapi, Rahmat dan kawan-kawan tidak tahu sampai kapan mereka akan mampu menjaga kesinambungan penerbitannya. Mereka juga tidak tahu apakah usahanya itu akan mampu membangkitkan ingatan orang-orang pada impian bersama membangun sebuah masjid dengan nama yang sangat elok itu: Madinatul Umran, Peradaban Kertaraharja.[]

 

Tulisan ini adalah salah satu bagian dari buku API ISLAM- Biografi Nurcholish Madjid, karya Ahmad Gaus (Penerbit Buku Kompas, 2010).

 


[1] Wawancara dengan KH Abdurrahman Wahid di Jakarta (17/07/2007).

[2] Booklet “Masjid Monumen Pembangunan Madinatul Umran”, Yayasan Wakaf Paramadina, 1990

[3] Dikutip dari Booklet, Ibid.

[4] Konon, Nurcholish juga merasa malu kepada beberapa arsitek yang pernah dihubunginya, antara lain Ir. Ahmad Noe’man, yang pernah mengarsiteki Masjid Salman ITB, yang sangat dikagumi Nurcholish. Kepada Rahmat, sekretaris pribadinya, Nurcholish pernah mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak sulit mendapatkan dana dari para pengusaha non-Muslim, kalau ia mau, tapi ia masih menjaga perasaan umat Islam.

[5] Deskripsi mengenai Buletin Madinatul Umran diolah dari hasil wawancara dengan Rahmat Hidayat, sekretaris pribadi Nurcholish Madjid (22/03/2010).