Categories
Makalah Diskusi

The Myth of Religious Violence — Diskusi Ciputat School

Ihsan Alief dan Martin L Sinaga dalam diskusi buku di Ciputat School
Ihsan Alief dan Martin L Sinaga dalam diskusi buku di Ciputat School

Sekularisme Ramah Agama
Sabtu, 01 Desember 2012 10:41

Sepatutnyakah bahasa-bahasa agama yang cenderung agresif dan menganjurkan kekerasan diberi kesempatan untuk memasuki ruang publik? Jika ya, mekanisme politik seperti apa yang bisa mewadahinya? Lantas, bagaimana membangun percakapan yang tepat antara agama dan yang sekular?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendominasi jalannya diskusi dan bedah buku “The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict” karya William T. Cavanaugh, Jumat malam, 30 November 2012, di kompleks Futsal Camp, Ciputat. Buku terbitan tahun 2009 ini dikupas bersama-sama dalam sebuah forum diskusi terbatas yang bernama Ciputat School dengan melibatkan kalangan intelektual, akademisi, dan aktivis. Forum yang diinisiasi intelektual progresif dari Yayasan Paramadina Ihsan Ali Fauzi yang juga dikenal gigih mengkader anak-anak muda ini menggelar perbincangan rutin setiap bulan bertema agama dan demokrasi dengan cara membedah buku-buku penting yang relevan dengan sebuah gagasan sekaligus gerakan baru: Indonesia tanpa diskriminasi.

Dalam kesempatan tersebut Dr. Martin Lukito Sinaga didapuk menjadi pembedah utama buku Cavanaugh. Pengajar Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta ini menjelaskan bahwa dengan menempuh jalan mengurai dan menelanjangi mitos-mitos yang sengaja dibangun oleh narasi besar Pencerahan Barat perihal agama yang dituduh selalu menjadi sumber kekerasan, Cavanaugh berikhtiar menawarkan gagasan public religion yang sebelumnya dikembangkan oleh Jose Casanova.

Melalui buku ini Martin, yang juga seorang pendeta, mengamini pentingnya deprivatisasi agama agar dunia modern yang sekular tidak melulu mencurigai agama sebagai biang kekerasan dan perang, tidak pula bernafsu meng-kandang-kan agama di ruang privat. Terlebih, paska tragedi penyerangan menara kembar WTC 11 September 2001 memicu para sarjana dan kalangan intelektual di dunia internasional mewacanakan agar ruang publik mengakomodir secara adil, setara, bahasa-bahasa agama yang universal sebagaimana pula langgam-langgam sekular lainnya.

Sebab, pandangan bahwa agama membawa “cacat bawaan” menyukai kekerasan lantaran kecenderungannya yang absolut, serba membedakan, fanatik, dan tidak rasional adalah temuan khas dunia modern Barat yang terlanjur merebak mendalam di sanubari kaum terdidik di penjuru dunia. Sehingga, kebenarannya tidak dipertanyakan lagi. Agama dianggap berbeda dengan institusi sekular (seperti ekonomi dan politik), yang selalu bekerja dengan prinsip penuh perhitungan, bernalar dan terbuka pada negosiasi. Dan, karena itulah ruang publik harus bersih dan bebas dari “asap agama” dengan membiarkan negara modern mengelola segenap hajat publik termasuk memegang kendali atas konflik dan kekerasan yang terjadi di dalamnya.

Padahal, tanpa bermaksud untuk mengenyampingkan bahwa agama bisa menjadi sumber kekerasan, Cavanaugh yang merupakan rohaniawan Katholik itu justru hendak menandaskan: sejatinya agama dan institusi-institusi sekular seperti negara-bangsa, nasionalisme, dan lainnya sama-sama bisa melakukan kedurjanaan dalam derajat yang absolut dan tidak masuk akal.

Demikian Martin di depan para peserta diskusi yang hadir: Dr. Ali Munhanif, Dr. Chaidir S. Bamualim, Nur Iman Subono (Boni), Elza Peldi Taher, Ahmad Gaus AF, Anick HT, Novriantoni Kahar, Saidiman Ahmad, Zuhairi Misrawi, dan aktivis muda lainnya, demi melanjutkan argumentasi agar sekularisme tidak berlaku semena-mena menyingkirkan agama, sebaliknya memberikan ruang kepada agama dengan public reasoning-nya untuk terlibat dalam urusan-urusan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Model bincang interaktif yang diselenggarakan Ciputat School dalam menyuguhkan oase diskusrsus demokrasi dan kebebasan beragama dari buku-buku terbaik dan berpengaruh selalu menghadirkan para pakar di bidangnya di antaranya Martin Sinaga dan bulan-bulan sebelumnya Lies Marcoes-Natsir, Ulil Abshar Abdalla (JIL), Trisno Sutanto, Ahmad Syafii Mufid (Ketua FKUB Jakarta), dan sebagainya. Beberapa kali menghadirkan para penulisnya langsung seperti Djohan Effendi, Zainal Abidin Bagir (CRCS-UGM), dan lain-lain.

Pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang menggelitik dari forum diskusi pada Jumat malam itu dan mesti menjadi permenungan bersama bangsa ini untuk membangun hubungan agama dan negara yang demokratis mempromosikan HAM: jika dikembalikan masuk ke ruang publik, apakah yang mesti tampil adalah agama yang terlebih dahulu ditapis agar menjadi rasional dan masuk akal atau masih memungkinkankah menghadirkan bahasa-bahasa asli, tanpa penafsiran, sehingga sama sekali tidak mereduksi agama itu sendiri? Jika sekularisme harus ramah dan toleran pada agama, apakah sebaliknya agama bisa ramah dan toleran terhadap sekularisme? (Thowik SEJUK)

Dikutip oleh @AhmadGaus dari: http://sejuk.org/berita/61-berita/276-sekularisme-yang-ramah-agama.html

Categories
Kolom

Fundamentalisme Islam

Fundamentalisme: Citra dan Fakta

Oleh Ahmad Gaus AF

Pengamat Pemikiran dan Gerakan Islam, Yayasan Paramadina

 

 

Gerakan-gerakan sosial keagamaan dengan berbagai corak, bentuk, dan tujuan sebenarnya bukanlah hal yang baru di dalam sejarah agama-agama. Demikian juga gerakan keagamaan yang disebut “fundamentalisme”, yang kini ramai kembali diperbincangkan. Karen Amstrong, mantan biarawati Katolik Roma, dalam buku The Battle for God memperlihatkan bahwa gerakan keagamaan fundamentalisme memiliki akar historisnya sampai ke abad 14 M. Kini fundamentalisme telah menjadi istilah resmi dalam sosiologi (agama). Malah menurut Amstrong, fundamentalisme bukan sekadar jenis relijiusitas melainkan juga gerakan politik, karena memang mereka sangat politis (highly political) dan karena itu lebih merupakan fundamentalisme politik (political fundamentalism).

Memang tidak ada definisi baku yang disepakati bersama mengenai apa itu fundamentalisme. Kebanyakan orang Islam malah keberatan dengan istilah tersebut. Bukan saja karena gejala fundamentalisme memang lahir dari rahim peradaban Barat (Kristen), tapi lebih-lebih karena Barat menggunakan istilah itu untuk memojokkan kaum Muslim dan mengidentikkannya dengan kekerasan, teror, dsb. Baru belakangan istilah fundamentalisme banyak digunakan secara tanpa ragu-ragu oleh orang Islam. Misalnya Ahmad Sumargono menulis sebuah buku yang diberi judul Saya Muslim Fundamentalis. Konon tidak sedikit juga kaum muda Islam di kampus-kampus sekuler dengan bangga menyebut dirinya Muslim fundamentalis.

Secara definisi umum dapat dikatakan bahwa fundamentalisme merupakan suatu pola pikir yang menempatkan teks agama sebagai rujukan utama yang bersifat absolut dan final. Tidak hanya itu, perujukan tersebut juga dilakukan secara harfiah dan menerapkan pemahaman harfiah tersebut dalam realitas kekinian secara apa adanya tanpa mempertimbangkan dinamika dan perubahan.

Dengan kata lain, kaum fundamentalis mengabaikan konteks kekinian dan lebih cenderung menengok ke teks-teks masa lalu dengan cara baca yang literalis dan absolutis. Yang kemudian sering dianggap sebagai masalah oleh para penentang fundamentalisme adalah sikap absolutisme mereka itu. Mereka berupaya menerapkan hasil pembacaan harfiah atas teks-teks agama itu ke dalam seluruh aspek kehidupan dan menjadikan teks agama itu sebagai satu-satunya parameter fundamental bagi seluruh perilaku sosial, budaya, hukum, nilai, dan sebagainya tanpa mempertimbangkan konteks kekinian. Lebih dari itu, mereka juga menolak pandangan-pandangan lain di luar pemahaman mereka atas teks agama. Singkatnya, bagi mereka tidak ada pendapat si A, si B, dst, yang ada hanya “Allah berfirman” atau “Rasul bersabda”.

 

Identifikasi dengan Islam

 

Dalam konteks sejarah modern, gerakan fundamentalisme muncul kembali di Amerika Serikat setelah Perang Dunia I. Dan kaum Muslim, menurut Amstrong, merupakan kelompok terakhir dari ketiga agama Semitik (dua yang lainnya Kristen dan Yahudi) yang mengembangkan kesalihan fundamentalis, yakni pada dasawarsa 1960-an. Meskipun demikian, karena kaum Muslim di seluruh dunia jauh tertinggal dari segi penguasaan teknologi informasi oleh negara-negara Barat, maka citra kaum fundamentalis yang negatif lebih banyak diproyeksikan media massa Barat ke tubuh umat Islam. Akibatnya, fundamentalisme kini identik dengan Islam.

Celakanya lagi, fundamentalisme kini bukan lagi sekadar punya konotasi sebagai kesalehan yang militan sebagaimana menonjol pada abad 20 lalu. Tapi, lebih dari itu, fundamentalisme juga diidentikan dengan teror dan kekerasan. Alhasil, peristiwa seperti serangan terhadap gedung kembar WTC di New York dan Markas Pentagon di Washington DC pada 11 September 2001 lalu, yang meminta korban lebih dari 5000 nyawa manusia, langsung saja dialamatkan kepada fundamentalisme Islam. Maka beberapa saat setelah dunia menyaksikan kehancuran dua simbol adidaya Amerika tersebut, pers dan pemerintah Amerika langsung me-release nama-nama yang diduga kuat terlibat dalam serangan itu, yang semuanya adalah nama-nama Timur-Tengah dan Arab Muslim. Kaum fundamentalis Islam, demikian kalangan Barat menyebut, ingin menghancurkan Amerika dan Barat dengan menghalalkan segala cara.

Kebencian dan dendam klasik terhadap Islam pun kembali meruyak. Di berbagai wilayah Amerika Serikat orang-orang Islam menjadi korban serangan fisik dan teror. Di Australia, masjid-masjid orang Islam dilempari kotoran dan batu. Kaum Muslimah yang berjilbab mulai cemas untuk keluar rumah. Untungnya sikap antipati dan kebencian itu bukan sikap resmi pemerintah yang bersangkutan. George W. Bush,  misalnya, meskipun sempat keseleo lidah menyebut-nyebut istilah crusade (Perang Salib), mengatakan di depan kaum Muslim Amerika bahwa Islam bukanlah agama teror, melainkan agama perdamaian. Karena itu para teroris itu adalah para pembajak agama.

Episode berikutnya adalah kampanye Amerika Serikat memerangi terorisme. Korban pertama adalah rezim Taliban di Afganistan yang diserang AS karena dianggap melindungi Usamah bin Ladin. Dan lagi-lagi kaum fundamentalis Islam menjadi sorotan. Tuduhan terhadap organisasi al-Qaidah dan Usamah bin Ladin sebagai pelaku penyerangan berkembang menjadi tuduhan terhadap seluruh kaum Muslim yang mengeksperesikan sentimen anti-Amerika dan Barat yang dicap sebagai kaum fundamentalis yang harus diperangi. Bahkan kaum Muslim moderat yang mengutuk serangan AS ke Afganistan pun dituduh sebagai kaum fundamentalis.

Kutukan dan pencitraan negatif oleh kalangan Barat terhadap “Islam fundamentalis” tentu saja bukan hal baru, tapi telah berlangsung sangat lama. Bibit-bibitnya diwarisi dari Perang Salib. Kemudian pada masa modern dipupuk dan dikembangkan oleh kolonialisme Barat terhadap dunia Islam. Dunia Barat berobsesi menundukkan seluruh dunia Muslim untuk mendiktekan berbagai kepentingannya. Dan negara-negara Muslim yang menolak tunduk kepada mereka dianggap mengancam kepentingan Barat dan disebut kaum fundamentalis.

Fakta Pertahanan Atlantik Utara (Nato) pada tahun 1992 mensponsori suatu konferensi di Munich Jerman untuk menyorot gerakan fundamentalis Islam. Konferensi menghasilkan semacam kesepakatan bahwa Islam fundamentalis telah menjadi ancaman baru bagi Barat setelah ambruknya komunisme di bekas Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Konferensi itu sendiri diinspirasi oleh kemenangan partai fundamentalis FIS (Front Penyelamatan Islam) di Aljazair pada pemilu bebas putaran pertama untuk parlemen tahun 1991.

Kemenangan partai fundamentalis FIS itu rupanya sangat menghentakkan dunia Barat, betapa kekuatan Islam militan itu begitu nyata. Itulah sebabnya, pemerintah militer atas dorongan Barat (terutama dalam hal ini Prancis dan Amerika Serikat) kemudian membubarkan FIS. Padahal dunia menyaksikan bahwa pemilu itu berlangsung secara demokratis. Tapi begitulah. Yang menjadi tujuan utama kalangan Barat sebenarnya bukanlah demokrasi, melainkan apakah kepentingan mereka di Timur Tengah khususnya dan Dunia Islam umumnya aman ataukah terancam. Dalam pandangan mereka, kelompok fundamentalis semacam FIS ini akan membahayakan kepentingan mereka. Karena itu berbagai cara dilakukan untuk menyudutkan dan menghadangnya.

Salah satu cara untuk “menghabisi” kaum fundamentalis Islam adalah membuat buruk citra kaum fundamentalis, antara lain dengan perang opini di media massa. Simaklah berita dari kantor berita resmi Aljazair, APS menyangkut kekerasan yang dilakukan FIS, sbb: “ Dua wanita Aljazair digorok lehernya hingga putus setelah menolak lamaran dua pemuda fundamentalis untuk melakukan kawin kontrak.”

Masih sekitar FIS simak pula sajian berita ini: “Kebanyakan pembunuhan dalam 24 bulan terakhir dilakukan oleh kaum fundamentalis dan diarahkan terhadap golongan intelektual dan pejabat. Tindak kekerasan sudah melampaui tindak pembunuhan kaum intelektual dan sekular yang dianggap musuh fundamentalis, yang sudah merupakan tindakan rutin. Sekarang kekerasan itu sudah memilih sasaran lain seperti kereta api yang dibakar, bus, perusahaan pertanian, sekolah, hutan dan pembunuhan terhadap wanita terutama wanita yang tampil di depan umum tanpa kerudung”. (Dikutip dari Suara Pembaruan, 16 April 1994).

Begitulah citra yang dikembangkan media massa terhadap kaum fundamentalis. Apakah faktanya memang seperti itu, jelas tidak mudah untuk membuktikannya. Dan memang yang diinginkan oleh media dan kalangan Barat pun tampaknya bukan kebenaran faktanya melainkan citra yang ingin dikembangkannya. Itulah sebabnya studi Amstrong mengenai fundamentalisme cukup menyentak, lantaran dia mengambil posisi yang bersebrangan dengan kalangan Barat pada umumnya. Amstrong menggunakan pendekatan empati. Baginya, gejala fundamentalisme jauh lebih kompleks dari yang bisa digambarkan media dan kalangan Barat secara sepihak. Amstrong tampaknya ingin melihat gejala fundamentalisme secara apa adanya dan fakta-fakta berbicara sendiri tanpa dicampuri oleh prakonsepsi dan praasumsi subyektif.

 

Islam Liberal dan Fundamentalisme

 

Adakah fundamentalisme keagamaan (dan khususnya Islam) di Indonesia? Dr. Jalaluddin Rakhmat dalam diskusi di Paramadina akhir bulan Mei lalu menjawab positif pertanyaan itu. Katanya, Islam Fundamentalis di Indonesia berhadapan Islam Liberal. Dulu para sarjana membagi Islam di Indonesia secara politis ke dalam dua kategori, yaitu Islam tradisionalis dan Islam modernis. Saat ini menurut Kang Jalal (sapaan akrab Jalaluddin Rakhmat) pembagian seperti itu tidak fungsional lagi. Kini Islam fundamentalis berhadapan dengan Islam liberal. Di dalam kelompok Islam tradisionalis ada unsur-unsur liberal dan kaum fundamentalis sekaligus. Begitu juga di dalam kelompok Islam modernis terdapat baik unsur fundamentalis maupun liberalis.

Kaum fundamentalis mendefinisikan sistem politik Islam sebagai sistem politik yang ditegakkan di atas pelaksanaan syariat Islam, sementara itu kelompok Islam liberal menentang pemberlakuan secara resmi syariat Islam di tingkat negara mengingat komposisi masyarakat Indonesia yang plural. Kelompok Islam fundamentalis, menurut Kang Jalal, cenderung “syariah minded”, sementara kelompok Islam liberal tidak melihat Islam dari segi syariat melainkan dari nilai-nilai universal.

Kaum fundamentalis membagi dunia menjadi dua: yang ikut bersama kita termasuk kaum Mukmin dan yang menentang kita yang disebut kaum kafirin. Sementara itu bagi kelompok liberal, dunia ini tidak hanya terbagi dua tapi banyak. Dan semuanya harus diakui eksistensinya. Mereka [kaum liberalis] sangat mendukung demokrasi, yang salah satu pondasi utamanya adalah pengakuan terhadap pluralisme.

Menurut Amstrong, fundamentalisme lahir dari proses sosiologis dan historis yang sangat kompleks. Karena itu kelahirannya merupakan sesuatu yang wajar dan harus diterima. Mereka mempunyai andil yang tidak kecil dalam mempertahankan eksistensi agama. Mereka ingin mengembalikan agama dari posisi pinggiran—karena terdesak oleh arus modernisasi dan sekularisasi—ke posisi sentral.

Kita setuju dengan Amstrong bahwa fundamentalisme hanya merupakan salah satu dari pengalaman agama modern. Di dunia yang semakin plural seperti sekarang ini tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kehadiran warga dunia yang berbeda dengan kita. Begitu juga “warga dunia” yang bernama kaum fundamentalis maupun kaum liberalis. Yang perlu kita upayakan bersama adalah menumbuhkan iklim dialogis sehingga wacana-wacana bisa berkembang secara wajar. Demokrasi merupakan tempat dimana berbagai aliran, kelompok, golongan, kaum, suku, dan sebagainya, bisa hidup bersama secara damai, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tidak ada satu kelompok pun di dunia ini yang paling berhak mengklaim merekalah yang paling benar. Mudah-mudahan itulah yang terjadi di negeri kita.

Categories
Kolom

Ulama dan Kekuasaan

Krisis Kepemimpinan:

Ulama dan Kekuasaan di Tengah Arus Transisi

Oleh Ahmad Gaus AF

Pengamat Pemikiran dan Gerakan Islam, Yayasan Paramadina

 

 

Hubungan antara ulama dan politik  di Indonesia senantiasa menjadi bahan kajian yang menarik. Di masa rezim Orde Baru berkuasa, banyak ulama yang dikooptasi oleh penguasa dan sekaligus dijadikan “mesin” penopang rezim. Maka di masa-masa pemilihan umum, misalnya, para ulama sibuk membela partai pemerintah, sambil mengutip ayat-ayat Quran dan hadis yang sudah dipilih sesuai kebutuhan. Ketika pemerintah punya program-program pembangunan yang sekiranya akan menimbulkan gejolak di masyarakat (program keluarga berencana, misalnya) maka lagi-lagi para ulama yang diturunkan untuk menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah itu sudah sesuai dengan tuntunan agama (Islam).

Begitu juga sebaliknya. Para ulama yang tidak sepaham dengan pihak pemerintah, berupaya untuk melakukan oposisi atas nama agama. Maka di podium-podium umat seringkali muncul da’i-da’i militan yang sangat keras mengeritik pemerintah. Yang terakhir ini dianggap tidak bersahabat, bahkan menindas, umat Islam. Kebijakan-kebijakannya dianggap merugikan kaum Muslim sebagai warga mayoritas di negeri ini. Pemerintah juga dinilai telah melanggar syariat Islam, karena menjalankan hukum yang bukan berasal dari Tuhan. Dan pelanggar hukum Tuhan harus dilawan dengan berbagai cara. Kita melihat pada dasawarsa 1980-an misalnya perlawanan terhadap rezim penguasa dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam baik secara terbuka (di podium-podium) maupun secara laten dengan menggalang opini “di bawah tanah”. Akibatnya memang cukup fatal, dimana rezim penguasa sendiri tidak mentolerir oposisi, sehingga tidak sedikit tokoh Islam yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan subversi.

Sikap para ulama terhadap pemerintahan Orde Baru dulu, baik yang mendukung rezim maupun yang kontra rezim, telah merefleksikan suatu bentuk hubungan yang sesungguhnya fleksibel dan dinamis, dalam arti bisa berubah-ubah sesuai dengan kepentingan yang bersangkutan maupun sesuai dengan tuntutan situasi. Para ulama yang dulu bersebarangan dengan penguasa bisa berubah mendukung penguasa apabila kepentingannya telah terakomodasi. Kelahiran ICMI [Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) di tahun 1990, misalnya, telah mengubah percaturan politik dan sekaligus hubungan ulama dan penguasa. Mereka yang dulu mengecam rezim kini berubah mendukung rezim. Sebaliknya, para ulama yang dulu mendukung penguasa bisa berubah menentang penguasa apabila peta politik dan kekuasaan berubah menjadi tidak berpihak kepada kepentingannya. Misalnya sikap para ulama NU terhadap pemerintah di masa KH Abdurrahman Wahid menjadi presiden dengan sikap mereka setelah KH Abdurrahman Wahid tersingkir dari kursi presiden.

Pendek kata, percaturan politik kekuasaan di Indonesia—dan sebenarnya juga di negeri-negeri Muslim yang lain—senantiasa menampung hiruk pikuk keterlibatan kaum agamawan atau para ulama. Hal ini dimungkinkan karena para ulama merupakan sumber legitimasi kekuasaan. Mereka memiliki kharisma, akseptabilitas, integritas moral, dan yang lebih penting lagi tentu saja karena mereka memiliki aset yang sangat berharga—secara perhitungan politis—yaitu umat. Namun di pihak lain, ramainya hiruk-pikuk politik ulama juga terjadi tentu saja karena kalangan ulama sendiri memiliki ambisi politik. Sekarang ini banyak ulama yang tercatat sebagai pengurus partai politik. Malah tidak sedikit pula yang mendirikan dan menjadi pimpinan partai politik. KH Zaenuddin MZ yang memimpin PPP Reformasi adalah salah satu contohnya.

 ***

Tentu masih banyak contoh lainnya yang tidak perlu kita bahas satu persatu. Yang ingin dikemukakan di sini adalah bahwa dalam Islam memang al-din wa al-daulah (agama dan negara) dianggap menyatu. Jika kita merujuk ke masa masa Rasulullah saw, maka beliau sendiri tidak lain adalah pemimpin negara sekaligus pemimpin umat. Begitu juga masa Khulafa Rasyidin. Di masa mereka agama dan politik juga masih menyatu.

Pemisahan antara otoritas keagamaan dan politik dalam Islam, menurut Azyumardi Azra (Paramadina, 1999: 165), baru terjadi pada masa Dinasti Umaiyah (611-750). Pada masa itu pemerintah mengangkat banyak ulama sebagai “pegawai negeri” karena pemerintah sendiri tidak cukup terpelajar dalam ilmu agama. Padahal sementara itu kaum Muslim menghadapi masalah-masalah hukum yang kian kompleks.

Pada masa Dinasti Abbasiyah (750-1055), masih kata Azra, pemerintah mulai memberikan imbalan kepada para ulama yang diangkat sebagai “pegawai negeri” itu. Inilah menurut Azra yang membuat ulama rentan terhadap tekanan penguasa. Akibatnya mereka akan mudah kehilangan kebebasannya, bersamaan dengan itu kharisma dan kredibilitas mereka pun rontok di mata kaum Muslim. “Masyarakat Muslim umumnya secara tradisional mencurigai keterlibatan ulama di dalam mesin birokrasi. Bagi mereka, keterlibatan itu sederhananya berarti lenyapnya kehormatan diri mereka sebagai ulama.” Demikian Azyumardi Azra.

Mengenai keterlibatan ulama di dalam kekuasaan, pandangan Imam al-Ghazali lebih keras lagi. Sufi-filosof yang hidup antara 1059-1111 M ini membagi ulama kepada dua yaitu ulama dunia dan dunia akhirat. Ulama akhirat dipujinya sebagai ulama yang bersikap zuhud dan takut kepada Allah. Sedangkan ulama dunia disebutnya sebagai ulama su’u. Ulama terakhir ini menurut al-Ghazali menjadikan ilmunya sebagai mata pencaharian dunia. Mereka “menjual” ayat-ayat Allah demi kepentingan dunia. Selain itu, mereka juga selalu mengetuk pintu istana, mengunjungi penguasa.

Dalam bukunya yang sudah sangat klasik Ihya Ulumiddin, al-Ghazali mengutip pandangan Said Ibn Musayyab yang mengatakan: Apabila kalian melihat ulama mendatangi penguasa, maka peliharalah dirimu dari neraka, karena sesungguhnya mereka itu adalah para pencuri. Al-Ghazali mengutip hadis dari Ibn Majah yang menyebutkan: Seburuk-buruk ulama adalah ulama yang mendatangi penguasa, dan sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang bersedia mengunjungi ulama.

Terlepas dari anggapan yang muncul bahwa hadis yang dikutip al-Ghazali tersebut lemah adanya (hadis dhaif) namun demikian sebagai sufi dan filosof ia sendiri sangat otoritatif mengatakan hal itu. Al-Ghazali mempertimbangkan beberapa hal jika ulama mendatangi penguasa. Misalnya, ia akan bungkam terhadap kezaliman penguasa karena merasa sungkan untuk mengeritiknya akibat terlalu dekat dengan penguasa tersebut. Ia juga tidak akan berbicara secara apa adanya kepada penguasa perihal kehidupan rakyat yang ia saksikan karena ia sendiri akan atau telah menjadi bagian dari mesin kekuasaan. Karena itu ia berkepentingan ikut melanggengkan kekuasaan. Selain itu, berbagai fasilitas istana bisa menimbulkan minat para ulama yang mendatangi penguasa, sehingga ia bisa menjual kehormatannya sebagai pemimpin agama. Atau, paling tidak, berbagai kemewahan istana bisa menimbulkan rasa rendah diri ulama—sesuatu yang tentunya amat tercela jika harus menimpa pemimpin umat. Kendatipun demikian, al-Ghazali tidak membabi-buta menganjurkan para ulama untuk menjauhi para penguasa. Mendatangi penguasa untuk menyampaikan kritik dan masukan, apalagi untuk berdakwah, justru merupakan suatu keharusan normatif.

Dalam konteks inilah kita teringat peristiwa detik-detik menjelang jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 lalu. Sebagaimana kita ingat pada waktu itu Soeharto sebagai Presiden RI dituntut mundur oleh berbagai elemen gerakan reformasi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat banyak orang menuding pimpinan tertinggi itu sebagai orang yang paling bertanggungjawab. Maka setelah 32 tahun menjadi orang paling kuat di negeri ini, ia kini dituntut mundur. Tragsisnya, tidak ada satu pihak pun yang dengan tegas mendukungnya, termasuk mereka yang selama ini paling loyal terhadapnya. Menteri-menteri di kabinetnya sudah mengundurkan diri. Malahan MPR sendiri sebagai lembaga tertinggi telah mendesaknya untuk mundur. Namun Soeharto tampaknya tetap ingin bertahan. Upaya terakhir yang ia lakukan adalah mengumpulkan para ulama dan tokoh masyarakat yang berjumlah 9 orang, termasuk KH Abdurahman Wahid (NU), Malik Fadjar (Muhammadiyah), Nurcholish Madjid (cendekiawan bebas), dan lain-lainnya.

Soeharto rupanya tahu psikologi umat Islam. Dalam hitung-hitungan, kalau para ulama itu berdiri di belakangnya maka secara otomatis rakyat (dalam hal umat Islam) pasti akan mendukungnya. Yang terjadi kemudian justru kebalikan dari yang dia harapkan. Bukan saja rakyat tetap menuntutnya mundur, para ulama dan tokoh yang dikumpulkannya pun ternyata menolak memberi dukungan kepadanya. Dewan reformasi yang akan dibentuk Soeharto dan diisi oleh para tokoh agama yang dikumpulkan tetap kosong karena tidak ada yang bersedia duduk di dalamnya. Lebih dari itu, beberapa elemen gerakan reformasi (seperti Amien Rais, Buyung Nasution, dll) mulai mencurigai dan mempertanyakan kehadiran tokoh-tokoh masyarakat di istana. Tidak sedikit yang menuduh mereka sebagai pengkhianat reformasi.

Nurcholish Madjid yang menjadi juru bicara kepada pers perihal pertemuan dengan Soeharto itu menjelaskan bahwa yang mereka lakukan bukanlah pengkhianatan. Sesuai dengan kapasitasnya sebagai cendekiawan Muslim, ia menekankan bahwa pengkhianatan itu kalau para ulama secara sengaja mengetuk pintu istana, mendatangi penguasa. Sedangkan yang mereka lakukan saat itu bukan mengetuk pintu istana atau mendatangi penguasa melainkan diundang oleh penguasa. Logikanya kalau diundang itu, kata Cak Nur, penguasa sedang membutuhkan nasihat. Mengutip kitab Ihya-nya al-Ghazali, Cak Nur menegaskan bahwa dalam kondisi demikian para ulama justru wajib memenuhi undangan tersebut. Argumentasi Cak Nur ini memang akhirnya diterima oleh Buyung dkk. Malah Cak Nur belakangan ditahbiskan menjadi cadangan moral bagi gerakan reformasi.

 ***

Pergulatan ulama dan kekuasaan sampai kini masih tetap berlangsung di segenap dunia Islam. Selain karena alasan-alasan yang telah disebutkan seperti ambisi pribadi atas kekuasaan, juga muncul alasan lain yang cukup logis seperti terjadinya krisis kepemimpinan. Dalam keadaan seperti itu orang akan beralih kepada pemimpin-pemimpin agama yang masih memiliki akseptabilitas tinggi di mata rakyat karena integritas moral dan pribadinya. Tampilnya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) pada tahun 1999 adalah contoh penting dari kasus ini. Menurut Nurcholish Madjid, kemunculan Gus Dur ketika itu lebih merupakan solution ketimbang selection. Dalam keadaan kita terpuruk pada dua pilihan yang sama-sama buruknya, kita akan mencari alternatif lain. Dan alternatif itu ketika itu adalah Gus Dur. Kenapa?

Kita tahu rezim Soeharto ketika itu mewariskan banyak sekali konflik di tengah masyarakat. Berbagai kerusuhan sosial merebak di mana-mana. Di masa Soeharto berkuasa, karena kuatnya cengkraman militer di bawah komandonya, hal-hal semacam itu relatif tidak pernah terjadi. Tapi begitu Soeharto jatuh, semua potensi konflik yang selama ini terpendam bagaikan berlomba menuju titik ledak. Itulah yang terjadi di Maluku, Kalimantan, Kupang, Sulawesi, dan sebagainya.

Tapi konflik masyarakat yang secara langsung menggambarkan warisan Soeharto adalah berhadapannya kubu Megawati versus kubu Habibie dalam pemilihan presiden hasil pemilu 1999. Kedua kubu sama-sama siap menumpahkan darah. Dan keduanya memiliki massa yang hampir sama banyak yang sama-sama militan. Ketika itulah bangsa Indonesia berada di titik nadir krisis kepemimpinan. Untunglah sebelum darah mengucur akibat bentrokan dua kubu itu, Gus Dur muncul sebagai penyelamat.

Idealnya, menurut Cak Nur, Gus Dur itu begitu rupa sehingga ketika krisis (kepemimpinan) teratasi ia dengan rela hati mengundurkan diri. Ia harus sadar bahwa masalah kenegaraan merupakan masalah manajemen yang tidak ia kuasai sehingga tugasnya hanyalah mengantarkan bangsa ini melewati masa-masa krisis. Sayangnya Gus Dur sudah terlanjur berkubang dengan kekuasaan sehingga belakangan ia malah habis-habisan mempertahankan kursi empuk kepresidenannya.

Akhir dari episode itu kita sudah tahu semuanya. Kalau saja kita boleh berandai-andai; sekiranya Gus Dur ketika itu memimpin bangsa ini dengan “benar” sehingga tidak dipecat MPR; atau ia mengundurkan diri sebagaimana usulan Cak Nur, mungkin citra para ulama akan tetap terhindarkan dari pandangan negatif. Kita kini bisa dengan tenang mengatakan bahwa para ulama itu cadangan moral bangsa; mereka akan tampil manakala bangsa kita menghadapi krisis kepemimpinan. Dan mereka akan kembali ke dunianya (membimbing umat) setelah mengantarkan kita melewati krisis. Sebab dunia politik bagaimanapun tetap merupakan dunia “sulap-menyulap” yang menipu pandangan mata. Politik adalah dunia saling mencaci yang pantas dijauhi oleh para ulama. Sejarah dimana-mana mengajarkan bahwa yang diperjuangkan para politikus bukanlah kebenaran tapi kepentingan kelompok. Inilah yang harus dihindari oleh para ulama.[]