Categories
Pemikiran Islam Teologi

Para Distopian Negara Syariah

 

Screenshot_010719_085402_AM

Para Distopian Negara Syariah

 

Oleh Ahmad Gaus AF

Artikel ini dibuat sebagai tanggapan terhadap tulisan Denny JA yang berjudul NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi? Tulisan tersebut juga telah ditanggapi (pro-kontra) oleh tokoh-tokoh agama, cendekiawan, akademisi, aktivis, dan para pengamat. Kalau boleh diringkaskan, intisari dari tulisan Denny JA ialah: menolak NKRI Bersyariah seperti yang selalu digaungkan oleh Habib Rizieq Shihab dkk dalam aksi 212 (2016 dan 2017), dan terus disuarakan melalui calon presiden hasil ijtima’ ulama 212, yakni Prabowo Subianto.

 

Mengapa Denny JA menolak NKRI Bersyariah? Alasannya, NKRI ber-Pancasila sebagai fondasi bangsa sudah cukup dan sudah final. Kita harus fokus ke sana, agar tidak banyak waktu terbuang untuk mempersoalkan hal-hal yang sudah selesai. Selain itu,  berdasarkan Islamicity Index maupun World Happiness Index, ternyata negara-negara Islam tidak ada yang masuk top 10 negara yang paling islami maupun yang paling tinggi skor Happiness Index-nya. Semua diisi oleh negara-negara non-Islam (Barat). Dengan kata lain, negara-negara Islam yang mendengung-dengungkan syariah ternyata gagal menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata mereka. Negara-negara Muslim tidak selalu identik dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

 

Melihat kenyataan tersebut, kita teringat pada kata-kata seorang pembaharu Islam Mesir, Syeikh Muhammad Abduh yang sangat terkenal: “Saya melihat orang Muslim di Mesir, tapi saya tak melihat Islam di sini. Adapun di Eropa saya tak melihat orang Muslim, namun saya melihat Islam di sana.” Apa nilai-nilai Islami yang dimaksud oleh Islamicity Index itu? Yakni: Economic Islamicity, Legal and Governance, Human and Political Rights, dan International Relation Islamicity Index. Denny JA meringkasnya menjadi “Ruang Publik yang Manusiawi”, yang menurutnya semua negara modern saat ini sedang menuju ke arah sana.

imageproxy

Dapat kita tambahkan bahwa negara-negara Islam bukan saja tidak mampu menerapkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya ruang publik yang manusiawi, bahkan juga mengimplementasikan nilai-nilai yang bersebrangan dengan itu. Contoh yang paling kongkrit ialah terorisme. Tentu kita tidak boleh menuduh negara-negara Islam mendukung terorisme. Tapi juga tidak perlu membantah bahwa terorisme yang marak dalam 2 dasawarsa terakhir ini lahir dari rahim Islam — setidaknya dari komunitas Muslim. Aksi terorisme terbesar dalam sejarah yakni penyerangan World Trade Center di Amerika Serikat pada 11 September 2001 mencengangkan banyak orang, dan sekaligus menggugat klaim Islam sebagai agama damai. Yang muncul kemudian citra Islam yang agresif dan anti-kemanusiaan, serta kaum Muslim yang kasar, bengis, dan berdarah dingin.

 

Seorang sarjana Barat tercengang ketika bertemu dengan seorang Muslim Libya yang tinggal di Amerika yang mengatakan “11 September merupakan hari yang paling indah dalam hidup saya.” (Robert Spencer, 2002). Dia terfana kok ada orang Islam bergembira ketika orang lain tertimpa musibah. Kok bisa orang-orang Islam berpesta di jalan-jalan raya di Palestina, Baghdad dan Indonesia ketika ribuan orang meregang nyawa. Dia bingung, hati orang Islam itu terbuat dari apa? Ini yang membuat dia berusaha keras mencari akar-akar kekerasan dalam Islam. Kemudian dia membuka-buka al-Quran dan menemukan ayat yang bunyinya begini:

 

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir maka hantamlah batang leher mereka. Dan apabila mereka menyerah tawanlah mereka. Sesudah itu bolehlah dibebaskan atau mintakan tebusan sampai perang usai. (QS Muhammad/47:4)

 

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka karena mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kecam daripada pembunuhan (QS. 2: 190-191)

 

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana pun saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. 9: 5)

 

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. 48: 29).

 

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang antar sesama mereka. (QS. 48: 29).

9781893554771

 

Menurut Spencer, tidak ada ayat dalam al-Quran yang menjelaskan keharusan menyebarkan kedamaian kepada orang-orang kafir. Bahkan, ujarnya, penegasan surat 48: 29 di atas, umat Islam dibolehkan untuk tidak berlaku kasih dan sayang kepada non-Muslim. Atas dasar itu Spencer berkesimpulan bahwa kekerasan itu memang memiliki akar yang menghunjam kuat di dalam jantung Islam. Maka tindakan Osama bin Laden menyerang Amerika dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa itu tidak menyimpang dari Islam. Bahkan mendapatkan dukungan doktriner dan teologis. Dengan kata lain, Osama bin Laden tidak sedang membajak Islam sebagaimana dikatakan oleh banyak sarjana. Yang dilakukan oleh Bin Laden adalah mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Maka pertanyaan: Apakah Islam agama damai? Dijawab dengan tegas oleh Spencer: tidak!

 

Tentu saja kita tidak sedang membenarkan klaim-klaim Spencer yang tampaknya tidak mampu melihat konteks turunnya ayat-ayat tersebut (asbabun nuzul). Namun pandangan Spencer tidak boleh dianggap sepele karena telah menjadi bagian dari kesadaran mayoritas non-Muslim terhadap Islam dan kaum Muslim. Sebagai bahan introspeksi, pandangan seperti Spencer ini penting diperhatikan, terlebih saat sekarang sebagian kaum Muslim ingin menerapkan syariat Islam di tingkat negara dalam jargon NKRI Bersyariah.

 

NKRI Bersyariah?

 

Konsep NKRI Bersyariah memang belum dirumuskan secara gamblang oleh para pendukungnya. Namun praktik permulaan dari motiv semacam itu dapat dilihat dari Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) Syariah yang banyak bermunculan dalam 20 tahun terakhir. Perda-perda Syariah ini pada umumnya difasilitasi oleh fraksi partai-partai Islam di DPRD di daerah bersangkutan dengan dukungan atau desakan dari kelompok-kelompok garis keras: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan berbagai organisasi kelaskaran yang muncul dengan label Islam seperti Laskar Jihad, Laskar Jundullah, Laskar Fi Sabilillah, dan lain-lain. Tak jarang fraksi-fraksi partai berhaluan kebangsaan pun dengan terpaksa ikut membidani lahirnya Perda-perda Syariah tersebut, baik karena alasan mencari aman, takut dituduh anti-Islam, atau karena alasan-alasan pragmatis kekuasaan (oportunisme).

maxresdefault

Kelompok-kelompok garis keras punya taktik jitu untuk menundukkan para penentang Perda Syariah yaitu menyebut mereka sebagai anti-Islam. Dan tuduhan ini sangat efektif karena menciptakan rasa takut di kalangan sebagian orang Islam. Mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abu Bakar Ba’asyir bahkan pernah mengancam, “Jika pemberlakuan syariah Islam dihalang-halangi maka umat Islam wajib berjihad,” tegasnya seperti dikutip Andi Muawiyah Ramli dalam Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syariah Islam (2006; 387).

 

Ba’asyir menambahkan bahwa berjihad untuk melawan kaum kufar yang menghalangi dan menentang berlakunya syariah Islam adalah wajib dan amal yang paling mulia. Ia menuding para penentang Perda Syariah sebagai kafir. Tentu saja anggota DPRD atau pemerintah daerah yang “lemah imannya” akan gentar mendengar ancaman semacam itu.

 

Kalangan Islam moderat yang memiliki visi kebangsaan menentang Perda-perda Syariah Islam. KH Abdurrahman Wahid pernah menyebut Perda-perda Syariah yang banyak bermunculan belakangan sebagai kudeta terhadap Konstitusi. Sementara sesepuh Muhammadiyah Prof. Dr. Ahmad Syafii Maa’rif menanggapi maraknya Perda Syariah yang cenderung diskriminatif, menegaskan bahwa jika syariah Islam benar-benar diterapkan sebagai dasar hukum negara maka perpecahan tidak hanya terjadi antara kelompok Muslim dan non-Muslim tapi juga antara sesama umat Islam sendiri. (Syariat Islam Yes, Syariat Islam No, Paramadina, 2001). Syafii tidak berlebihan. Salah satu reaksi atas lahirnya Perda-perda Syariah adalah gagasan umat Kristiani menjadikan Manokwari, Papua Barat, sebagai “Kota Injil”, beberapa waktu lalu. Kemudian bergulir juga wacana untuk menerapkan “Perda Hindu” di Bali, “Perda Kristen” di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mayoritas penduduknya Nasrani.

Abu-Bakar-Baasyir-20140805-johan

Jika logika penerapan syariah ini diteruskan maka yang disebut NKRI Bersyariah itu tiada lain ialah NKRI tanpa Papua, NTT, Bali, sebagian Maluku, sebagian Sulut, dan sebagian Sumut. Dengan kata lain,  penerapan syariah secara formal bukan hanya akan membelokkan Indonesia menjadi negara Islam namun juga menimbulkan perpecahan bangsa.

 

Mengapa sebagian kaum Muslim begitu terobsesi dengan penerapan Syariah secara formal? Benarkah Perda-perda Syariah mendorong kehidupan yang lebih baik seperti yang diyakini oleh faksi-faksi pendukung Prabowo seperti PKS, HTI, FPI? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Dalam penelitian yang diberi judul Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim (Kamil dan Bamualim, 2007) tersebut terungkap bahwa tidak ada korelasi antara kesejahteraan masyarakat dengan penerapan Perda Syariah; kehidupan masyarakat tidak berubah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda-perda Syariah. Bahkan diungkapkan bahwa Perda-perda Syariah justru memicu terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak sipil kalangan non-Muslim dan kaum perempuan.

islam ham

Kalangan non-Muslim terkena kewajiban untuk melaksanakan beberapa aspek dari Perda Syariah. Di Kabupaten Cianjur, misalnya, dilaporkan seorang perempuan non-Muslim mengaku dipaksa mengenakan jilbab di kantor setiap hari Jumat. Pemaksaan serupa juga menimpa seorang guru di sekolah negeri dan seorang siswi sebuah SMU. Bagi siswi yang menolak, orang tuanya diharuskan mengajukan permohonan dan pernyataan bahwa siswi tersebut adalah non-Muslim. Jilbabisasi juga diberlakukan terhadap keturunan Tionghoa yang bekerja di kantor BCA Cianjur. Kalangan non-Muslim tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan penerapan syariah Islam di Cianjur, tetapi pada beberapa kasus ternyata konsep syariah Islam diberlakukan juga bagi kalangan non-Muslim.

 

Menurut laporan the Wahid Institute tahun 2008, kaum perempuan non-Muslim di Padang (Sumatera Barat) dan Bulu Kumba (Sulawesi Selatan) juga terkena kewajiban memakai jilbab setelah keluarnya Perda Syariah. Seorang wali murid Katolik yang 2 anak perempuannya dipaksa memakai jilbab di sekolah negeri di Padang mencoba membujuk anaknya bahwa jilbab hanya sekadar etika berpakaian, jadi sebaiknya ikuti saja peraturan itu. Namun, anak-anaknya merasakan bahwa kewajiban berjilbab itu lebih dari sekadar etika berpakaian. Mereka merasakan bahwa saat ini berada dalam suatu lingkungan yang memusuhi agama mereka. Beberapa siswi lain menyatakan bahwa saat ini mereka dipandang oleh rekan-rekannya sebagai telah pindah agama ke Islam karena memakai jilbab. Menanggapi kasus-kasus ini, seorang tokoh Katolik di Padang menyatakan bahwa Perda Syariah telah menimbukan dampak psikologis yang cukup serius terhadap kalangan siswi non-Muslim.

 

Hasil riset CSRC juga menyebutkan bahwa Perda-perda Syariah pada umumnya bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Perda jilbab, anti-prostitusi, dan larangan keluar malam bagi perempuan tanpa muhrim yang diberlakukan secara serampangan telah menimbulkan ketakutan bagi kaum perempuan untuk beraktivitas di luar rumah di malam hari. Di Aceh, kaum perempuan yang tidak berjilbab dipermalukan di depan umum dengan dipotong rambutnya. Peraturan mengenai jilbab dalam Perda telah mendiskreditkan perempuan yang tidak memakai jilbab, padahal hukum berjilbab itu sendiri masuk dalam ranah khilafiyah, ada ulama yang mewajibkan dan ada yang tidak.

 

Komoditas Politik

 

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, pragmatisme kekuasaan juga menjadi pintu masuk yang lain bagi formalisasi syariah Islam di daerah-daerah. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan contoh penting dari kasus ini. Seorang calon Kepala Daerah tidak jarang menawarkan syariah sebagai “jualan” mereka untuk menarik perhatian pemilih. Cara ini juga ditempuh elit politik untuk meningkatkan legitimasi keagamaan mereka di mata publik.

 

Dalam kasus ini, syariah Islam tidak lebih dari sekadar komoditas politik. Kolaborasi antara elit politik oportunis dengan kelompok-kelompok garis keras telah menjadi gejala politik baru yang bertanggung jawab atas keluarnya banyak Perda Syariah Islam. Kepentingan politik di balik penerapan Perda-perda Syariah telah membutakan kalangan elit politik yang haus dukungan massa tentang keragaman tafsir Islam di masyarakat.

md-nkri-5d502e8b097f362f3d5bbe92

Semua penafsiran dibungkam, ditundukkan ke dalam satu pemahaman syariah versi kelompok garis keras. Itu sebabnya muatan Perda-perda Syariah yang bermunculan di berbagai daerah tidak jauh berbeda dengan aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh rezim garis keras seperti Taliban di Afghanistan. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut, atau telah terprovokasi oleh kelompok-kelompok garis keras yang selalu siap dengan senjata pamungkasnya: “Ikuti kami atau anda memang anti Islam, kafir, dan harus diperangi!”

 

Para Distopian

 

Dari hasil-hasil riset di atas tergambar bahwa para pengusung formalisme syariah bukan saja tidak pernah berpikir untuk menciptakan ruang publik yang manusiawi, bahkan juga terperosok pada pandangan dan tindakan anti-kemanusiaan. Tindakan ini serupa belaka dengan kaum distopian, yakni para penyelenggara rezim-rezim fasis-totaliter yang ingin mengontrol seluruh kehidupan individu warganya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi.

 

Dalam novel terkenal “1984” yang terbit tahun 1949, George Orwell, penulisnya, menggambarkan rezim yang benar-benar menindas, di mana manusia tidak memiliki individualitas dan kebebasan. Rezim yang sungguh tidak manusiawi, dimana orang harus mematuhi serangkaian aturan yang ketat dan terus-menerus dipantau oleh Polisi Pikiran. Bahkan berpikir di luar aturan itu bisa dihukum. Sebelum Orwell, pernah terbit juga novel karya Yevgeny Zamyatin yang berjudul We (1920) yang dilarang oleh eks Uni Soviet. Gambaran dalam buku ini pun sama: segala sesuatu dikendalikan oleh kaum distopian, rezim penindas, termasuk ketika kita makan dan berhubungan seks. Tidak ada yang diizinkan berpikir sendiri.

 

Kita tidak bisa membayangkan jika syariah Islam diterapkan secara formal dalam negara dan dikendalikan oleh rezim tafsir tunggal versi salafi-wahabi atau taliban. Keragaman pandangan akan dibungkam. Dan para penguasa yang berbicara atas nama Tuhan sangat potensial menjadi kaum distopian yang merasa berhak untuk mengejar-ngejar orang lain yang berbeda.

 

Sementara itu para pendiri bangsa yang arif dan bijaksana dengan gagasan Pancasila menginginkan nilai-nilai Islam meresap ke dalam kehidupan nyata tanpa perlu diformalkan di level pemerintahan dan negara. Dengan begitu Islam menjadi agama yang berwajah humanis, sejalan dengan misinya sendiri sebagai agama rahmatan lil alamin (kasih-sayang untuk semua). []

 

NOTE:

Tulisan ini dimuat dalam buku “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi: Tanggapan 21 Pakar terhadap Denny JA”, Editor: Dr. Satrio Arismunandar, Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2019.  Versi PDF nya lihat di sini:

Click to access denny-ja_nkri-bersyariah-atau-ruang-publik-yang-manusiawi-polemik.pdf

BIODATA:

Ahmad Gaus AF: Penulis, peneliti, dosen, dan aktivis. Lebih dari 20 buku telah lahir dari tangannya. Selain menulis buku ia juga menulis artikel dan kolom di berbagai surat kabar, majalah, dan jurnal seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, Suara Karya, Majalah Gatra, Matra, Gamma, Panji, Jurnal Kultur, Jurnal Afkar, dan lain-lain. Sebagian besar bukunya bertema agama, politik, sastra, dan kebudayaan. Ia juga banyak menulis biografi tokoh-tokoh nasional seperti: Nurcholish Madjid (Cendekiawan), Djohan Effendi (tokoh pluralisme dan mantan Mensesneg), Utomo Dananjaya (Pakar Pendidikan), dll. Sejak 2007 sampai sekarang mengajar mata kuliah Bahasa, Sastra, dan Kebudayaan di Swiss German Univesity (SGU), BSD City, Tangerang.

Categories
Esai

[Esai] Sastra Yang Membebaskan

membebaskan-960x570

Catatan Reflektif 8 Tahun Inovasi Puisi Esai Denny JA

Oleh Ahmad Gaus AF *)

Setiap puisi merindukan pembaca. Tapi di mana-mana ia dipenjara oleh bahasa. Maka, apa yang oleh Riffaterre (1978) disebut sebagai dialektika antara teks dan pembaca, sesungguhnya tidak terjadi. Bahkan yang terjadi saat ini justru sebaliknya, yakni tumbuhnya sekat-sekat pemisah (bahasa) yang kian menebal antara puisi dan masyarakat.

Bahasa puisi, terus terang saja, lebih sulit dari bahasa asing. Sebelum memahami sebuah puisi, kita diingatkan oleh semacam adagium bahwa puisi ditulis bukan untuk dipahami tapi untuk dinikmati. Jadi terang bahwa preferensi bahasa seorang penyair sejak mulanya memang otoriter. Dalam pemahaman seperti itu, setiap penyair mengalienasi karya puisinya dari publik, dan sekaligus mendiskriminasi publik melalui bahasa. Pandangan semacam ini ditunjang oleh persepsi keindahan yang eksklusif. Publik dipaksa untuk menikmati sesuatu yang tidak mereka pahami.

Tentu saja tidak setiap ekspresi keindahan (bahasa) harus diperoleh melalui proses memahami. Kitab suci, misalnya, bisa dibaca orang sambil menitikkan air mata walaupun ia tidak memahami sama sekali maknanya. Sebab, meskipun disampaikan melalui bahasa, ayat suci bukan semata-mata aktivitas bahasa melainkan juga aktivitas teologis. Pembaca kitab suci meleburkan dirinya ke wilayah metafisika yang penuh rahasia. Tidak heran bila ayat-ayat suci lebih sering dibiarkan sebagai misteri yang tak terpahami. Pemahaman terhadapnya bahkan dinilai sebagai reduksi dan distorsi.

Namun, di dalam puisi, kasus semacam ini adalah tragedi. Sebab puisi sepenuhnya merupakan aktivitas bahasa. Dan yang dimaksud bahasa di sini ialah gabungan unsur-unsur kata dan konteks atau aktivitas non-linguistik di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Maka untuk memahami sebuah kata kita harus melihatnya di dalam konteks sosial yang membentuknya. Hubungan antara keduanya oleh Wittgenstein disebut language games (permainan bahasa). Dan di dalam language games inilah bahasa dilihat sebagai aktivitas sosial yang diwujudkan, konkret, dan ekspresif terhadap kebutuhan manusia. Language games tertanam dalam bentuk kehidupan. Membayangkan sebuah bahasa, kata Wittgenstein, berarti membayangkan suatu bentuk kehidupan.

Apa hubungannya dengan puisi? Sebagai aktivitas bahasa, puisi juga merupakan arena language games.  Karena itu, para penyair tidak bisa membangun otonomi keindahan bahasa secara eksklusif di luar konvensi publik, sampai harus mengorbankan penalaran bahasa umum. Jika itu terjadi, maka sebenarnya mereka tengah melakukan praktik monopoli bahasa atas nama estetika sastra. Dalam logika itu, perkembangan bahasa menjadi sangat elitis karena dikendalikan oleh rezim kesusastraan yang otoriter.

***

Hampir semua genre puisi modern memiliki karakteristik seperti itu, kecuali puisi esai. Secara historis puisi esai dilahirkan sebagai sebuah gerakan sastra untuk mengembalikan puisi ke pangkuan masyarakat. Sebab disadari, selama ini puisi dan masyarakat saling menjauh akibat “tembok bahasa” yang terpancang di antara keduanya, yang diciptakan oleh para penyair.

Puisi esai lahir pada 2012 lalu dengan terbitnya buku Atas Nama Cinta karya Denny JA yang memuat lima buah puisi esai bertemakan diskriminasi berdasarkan perbedaan ras, sekte agama, orientasi seksual, dan pandangan agama. Dari segi bentuknya puisi esai berbeda dengan puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan perasaan melalui simbol dan metafor. Sedangkan puisi esai mengungkap realitas melalui bahasa konvensional, karena itu mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam sejarah perpuisian di Indonesia, puisi lirik merupakan puisi arus utama, dan telah menjadi paradigma dalam penulisan puisi. Puisi esai menawarkan genre baru penulisan puisi yang berusaha keluar dari arus utama tersebut dan membentuk tata bahasa sendiri di luar lirisisme.

Menurut perintisnya, Denny JA, kelahiran puisi esai diilhami oleh tulisan John Barr, pemimpin Poetry Foundation, Amerika Serikat, yang menerbitkan majalah Poetry: A Magazine of Verse. Dalam tulisannya yang berjudul American Poetry in New Century (2006), Barr menyatakan bahwa puisi semakin sulit dipahami publik. Penulisan puisi mengalami stagnasi, dan tak ada perubahan berarti selama puluhan tahun. Publik luas merasa semakin berjarak dengan dunia puisi. Menurut Barr, para penyair asik masyuk dengan imajinasinya sendiri, atau hanya merespon penyair lain. Mereka semakin terpisah dan tidak merespon persoalan yang dirasakan khalayak luas. Barr merindukan puisi dan sastra seperti di era Shakespeare. Saat itu, puisi menjadi magnet yang dibicarakan, diapresiasi publik, dan bersinergi dengan perkembangan masyarakat yang lebih luas.

Jadi sekali lagi, puisi esai lahir sebagai kritik atas kecenderungan puisi modern yang mengalienasi diri dari publik, dan mendiskriminasi publik melalui bahasa. Dulu ada penyair besar yang membuat kredo puisi “membebaskan kata dari makna” sehingga puisi menjadi mantra. Kini, puisi esai “mengembalikan makna ke kata” sehingga puisi menjadi bahasa. Dulu, seorang penyair mengatakan tentang puisi bahwa “yang bukan penyair tidak ambil bagian”. Kini, puisi esai membuat kredo “yang bukan penyair boleh ambil bagian.” Dan faktanya, ratusan penulis puisi esai yang telah menerbitkan buku memang bukanlah penyair; mereka adalah guru, siswa, aktivis, wartawan, buruh, bahkan juga ibu rumah tangga.

Puisi esai adalah puisi panjang berbabak dan mengandung konflik layaknya sebuah naskah drama untuk dipentaskan. Puisi esai mengangkat isu-isu sosial yang bergetar dalam dinamika masyarakat Indonesia kontemporer. Namun, bukan isu itu sendiri tampaknya yang menimbulkan kontroversi, melainkan penamaannya sebagai puisi esai yang dianggap orang sebagai janggal dan mengada-ada. Selama ini, dalam anggapan umum, puisi dan esai adalah nama yang masing-masing memiliki definisi tersendiri. Keduanya telah berdiri sebagai bangunan ontologis yang mapan. Menyatukan keduanya begitu saja adalah tindakan sewenang-wenang. Tulisan ini tidak akan menyinggung lagi kontroversi tersebut karena sudah banyak ditulis orang, di antaranya tulisan-tulisan yang terhimpun dalam buku Puisi Esai: Kemungkinan Baru Puisi Indonesia (2014) dan Pergolakan Puisi Esai (2018).

Buku puisi esai Atas Nama Cinta diterbitkan sebagai salah satu program Indonesia Tanpa Diskriminasi yang juga diinisiasi oleh Denny JA. Karena itu, isi buku tersebut ialah isu-isu seputar diskriminasi agama, gender, ras, dan orientasi seksual. Semua isu tersebut, menurut Denny, tidak cocok bila disampaikan dalam tulisan biasa atau tulisan akademik karena hanya akan bernilai informatif belaka. Sedangkan ia menginginkan sebuah tulisan yang menyentuh hati, menggugah rasa kemanusiaan sesuai dengan isu yang diangkatnya. Ia membutuhkan medium lain. Dan ia memilih puisi. Namun, puisi-puisi yang ia kenal selama ini dirasa kurang bisa menampung gejolak batin yang mendesak-desak untuk segera ditumpahkan. “Saya seperti sedang hamil tua,” ujarnya, saat mencari medium untuk menyalurkan kegelisahannya menyaksikan kasus-kasus diskriminasi yang belakangan marak terjadi. Dan sebagaimana diakuinya sendiri, melalui suatu permenungan yang panjang, akhirnya ia menemukan sebuah medium yang kemudian ia beri nama puisi esai. Sebagaimana umumnya karya sastra, puisi esai adalah fiksi. Namun, Denny JA mencantumkan fakta peristiwa kongkrit dalam puisi-puisi esainya, yang dibuat dalam catatan kaki, sehingga secara keseluruhan puisi esai dapat dibaca seperti  sebuah karya  semi dokumenter. Jelas ini tidak lazim.

Kalaupun puisi konvensional bisa saja mencantumkan catatan kaki, biasanya catatan kaki itu hanya difungsikan untuk menuliskan keterangan istilah atau hal-hal teknis tertentu. Tapi dalam puisi esai, catatan kaki ialah bagian integral dari tubuh puisi. Betapa tidak, kisah-kisah yang diangkat di dalam puisi esai justru dibangun dari fakta peristiwa yang ada di dalam catatan kakinya. Hal ini berbanding terbalik dengan karya-karya akademik dimana gagasan pokok membangun catatan kaki, dengan demikian catatan kaki hanya sebagai pelengkap, bahkan dalam suatu tulisan ilmiah popular catatan kaki itu bisa saja dihilangkan demi efisiensi atau tujuan lainnya. Dalam puisi esai tidak bisa. Tubuh puisi dan catatan kakinya adalah satu kesatuan. Seperti raga dan jiwanya. Jika salah satunya hilang maka ia tidak menjadi puisi esai. Bahkan tidak menjadi puisi, dan tidak pula menjadi esai. Itulah ke-“celaka”-an puisi esai yang dituduhkan oleh banyak orang. Tapi tidak setiap ke-”celaka”-an adalah buruk.  Dalam kasus puisi esai, jelas sekali bahwa kritik dan kecaman yang diarahkan kepadanya, termasuk dan terutama kepada Denny JA selaku penggagasnya, justru membuatnya semakin matang dan berwibawa.

Kredo puisi esai, “mengembalikan puisi ke pangkuan masyarakat” dan “yang bukan penyair boleh ambil bagian”, sejatinya merupakan concern segenap masyarakat bahasa yang mendambakan kembalinya jiwa bahasa yang selama ini dianggap menghilang. Jiwa atau estetika bahasa telah terkubur oleh gejala birokratisasi bahasa dan alienasi puisi dari masyarakat. Yang terakhir ini merupakan ironi yang nyaris tidak pernah disadari, sebab seharusnya puisi berperan merawat dan mengembangkan estetika bahasa publik. Namun yang terjadi, puisi justru menjadi aktor dalam diskriminasi estetika bahasa publik. Puisi juga tidak mampu melawan kecenderungan birokratisasi bahasa oleh rezim bahasa yang berpotensi mematikan kreativitas.

***

Sebenarnya sudah lama sastra kita, dan khususnya puisi, merampas keindahan bahasa publik. Apa yang disebut indah dalam bahasa akan selalu dirujuk ke puisi. Di luar puisi tidak ada keindahan bahasa. Di luar puisi hanya laporan penelitian atau paper akademik dengan bahasa yang keras, percakapan yang sumir, pidato yang tak bermutu, debat politik yang garing, lirik-lirik lagu yang buruk, dst., dst.

Sastra kita, lagi-lagi khususnya puisi, adalah satu-satunya pemegang hak cipta keindahan bahasa. Dalam paradigma estetika yang eksklusif dan otoriter itulah para penyair memisahkan sastra dari bahasa publik. Akibatnya, bahasa publik tumbuh terpisah di luar wilayah kesusastraan dan menjadi wilayah tersendiri di bawah rezim bahasa negara yang berkutat pada aturan kuno: “bahasa yang baik dan benar”. Ini jelas sebuah anomali. Sebab dalam sejarahnya, bahasa dan sastra selalu menyatu dan menjadi milik masyarakat seperti dalam representasi pantun, syair, dan peribahasa. Tapi ketiganya telah menghilang pula dari bahasa kita.

Akibat lebih jauh dari terpisahnya bahasa dan sastra ialah, bahasa kita menjadi kaku dan “kering”. Belum lagi orientasi politik bahasa yang cenderung birokratis. Sekadar memasukkan tiga perubahan sepele saja, misalnya, negara harus mengeluarkan peraturan yang mengubah EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) yang telah berlaku sejak 1972, menjadi EBI (Ejaan Bahasa Indonesia) [Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015].. Ini menunjukkan bahwa rezim bahasa lebih banyak berpikir tentang “peraturan”.

Politik “bahasa yang baik dan benar” adalah regulasi yang berorientasi pada penyeragaman. Seperti halnya rezim sastra, rezim bahasa pun tak kurang kejamnya dalam menindas bahasa masyarakat. Rezim bahasa tidak peduli kebiasaan lidah masyarakat yang selalu membunyikan konsonan ‘p’ dalam “mempengaruhi”, “mempunyai”, “mempesona”, dll.. Atas nama aturan semua bunyi “p” yang mengikuti awalan me- harus diluluhkan (memengaruhi, memunyai, memesona). Cara pengucapan yang baru itu sungguh asing di lidah masyarakat yang sejak duduk di bangku sekolah terbiasa menyanyikan lagu, “Aku seorang kapiten, mem[p]unyai pedang panjang.” Rezim bahasa telah mengubah bentukan kata “terdiri dari” menjadi “terdiri atas”, “sekitar 10 meter” menjadi “sekira 10 meter”. Tidak peduli bahwa semua itu sudah menjadi bahasa tutur yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Kalau ada orang menulis “Selamat HUT RI yang ke-74” dia akan dibilang bodoh karena menganggap ada 74 negara Indonesia. Tapi apa benar ada orang sebodoh itu, yang menganggap ada begitu banyak Indonesia? Bukankah yang dia maksud adalah HUT RI, dan bukan RI-nya. Jadi siapa yang bodoh?

Maka, alih-alih tumbuh dengan sehat, bahasa Indonesia mengalami involusi — seperti tidak tahu harus berkembang ke mana. Ia tidak bisa digunakan dalam pergaulan, sehingga anak-anak muda merasa perlu menciptakan bahasa sendiri (bahasa gaul). Perkembamgan bahasa dalam paradigma “baik dan benar” pada gilirannya juga menjadi momok bagi masyarakat. Dan akhirnya melahirkan perlawanan diam-diam. Bahasa alay, misalnya, tumbuh di kalangan remaja. Begitu juga bahasa pergaulan media sosial seperti mager, gabut, santuy, kepo, pansos, dll., yang bahkan telah menjadi bahasa masyarakat. Film-film kita juga tidak terlihat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu juga lirik-lirik lagu yang kualitasnya kian hari kian buruk. Sudah tidak baik, tidak benar, tidak indah pula. Padahal dulu, lagu adalah puisi, dan puisi bisa diadaptasi atau langsung dijadikan lagu yang popular, dinyanyikan oleh masyarakat.

Mengapa sekarang kita sulit sekali mendapatkan lirik lagu yang memenuhi kaidah baik dan benar (ragam baku) sekaligus indah (ragam sastra) dan disukai masyarakat, seperti lagu-lagu Bimbo, Franky & Jane, Ebiet G. Ade, Chrisye, Iwan Fals, M. Mashabi, Rhoma Irama? Jawabannya karena bahasa telah dipisahkan dari sastra secara struktural — seperti pemisahan TNI-Polri. Pendidikan bahasa pada gilirannya serupa belaka dengan latihan baris-berbaris. Ketika orang mencipta lagu, ia hanya berpikir tengah menggunakan bahasa sebagai alat komunkasi. Tidak menyadari bahwa ia tengah menulis puisi. Tatkala orang membuat film, ia hanya berpikir tentang cinematografi, tidak berpikir bahwa film adalah juga karya sastra yang seharusnya disajikan dalam bahasa puisi. Film-film kita tidak maksimal mengeksplorasi kekayaan estetik bahasa Indonesia. Akibatnya film-film kita gagal menyajikan sentuhan seni yang paripurna, sebab kita hanya disuguhi cerita. Berbeda dengan film-film produksi luar negeri yang mampu mengintegrasikan kecanggihan cerita, sinematografi, dan sekaligus keindahan bahasa.

Logika ini bisa diteruskan ke bentuk-bentuk lain ekspresi bahasa seperti acara-acara televisi, pidato pejabat, debat politik, khutbah jumat, dll., yang semuanya tidak lagi merefleksikan keindahan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa menjadi terbatas. Eksplorasinya pun sangat miskin. Krisis estetika dalam bahasa publik tampaknya tak terelakkan. Hal ini, sekali lagi, terjadi akibat proses alienasi puisi dari masyarakat oleh rezim sastra, dan pada saat bersamaan menguatnya birokratisasi bahasa masyarakat oleh rezim bahasa.

***

Kalau puisi esai berhasil dengan dwitunggal kredonya: “mengembalikan puisi ke pangkuan masyarakat” dan “yang bukan penyair boleh ambil bagian”, maka ada harapan bahwa bahasa akan tumbuh dengan sehat. Bahasa dan sastra akan kembali menyatu, dan keduanya kembali menjadi milik masyarakat. Dulu masyarakat kita adalah pencipta (kreator) bahasa, seperti yang terlihat dalam produksi pantun, syair, peribahasa, dll. Sekarang masyarakat hanya sebagai pengguna bahasa. Namun itu dapat dimaklumi. Karena dalam posisi ketertindasan struktural yang diciptakan oleh rezim sastra dan rezim bahasa, masyarakat tidak akan berminat pada dunia kreativitas, dan akan mendahulukan hal-hal yang lebih penting dalam hidup mereka seperti beras, minyak goreng, listrik, iuran BPJS, dan sejenisnya.

Puisi esai lahir untuk membebaskan masyarakat dari ketertindasan itu. Dengan merintis puisi esai, Denny JA telah membuka pintu ijtihad dalam sastra (dan khususnya puisi), yang selama ini dianggap tertutup rapat. Di ruang yang kini telah terbuka itu, berbagai kemungkinan baru dapat terjadi di tengah masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat sendiri menyangkut kreativitas dalam bahasa maupun sastra.

Denny JA selaku perintis puisi esai mungkin orang yang paling bahagia saat ini, sebab inovasinya di bidang sastra itu telah membuahkan hasil. Delapan tahun silam, ketika ia menerbitkan buku puisi esainya yang pertama, Atas Nama Cinta (2012), ia menerima berbagai cemooh dan hinaan. Dan belakangan tudingan itu semakin deras dan keras ketika namanya masuk dalam buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh (2014). Ia dituduh berada di balik proyek buku yang menghebohkan itu. Tapi ia bergeming, dan terus saja menulis, sambil memperluas kemungkinan teoritis baru bagi puisi esai yang sudah kadung dilahirkannya. Belakangan ia bahkan menyebut puisi esai sebagai genre baru sastra. Tentu saja dengan sejumlah argumen yang cukup meyakinkan. Tak pelak, serangan terhadap dirinya atas klaim tersebut kian menjadi-jadi. Lagi-lagi ia bergeming. Alih-alih surut langkah menghadapi kritik dan cercaan, ia malah membuat proyek nasional penulisan puisi esai yang melibatkan 170 penulis dari 34 propinsi di Indonesia.

Gagasan ini mendapat sorotan tajam dan sekaligus penolakan dari berbagai komunitas sastra karena dianggap manipulasi sastra. Sejumlah petisi dibuat. Tidak tanggung-tanggung, petisi itu disampaikan pula kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Para penandatangan petisi meminta pemerintah untuk ikut menghentikan proyek manipulatif tersebut. Menyikapi derasnya penolakan tersebut, Denny JA dengan santai bertanya, di mana salahnya orang berkarya? Dan apa urusannya dengan intervensi pemerintah, bukankah kebebasan berkreasi merupakan milik paling berharga para seniman, mengapa harus diserahkan kepada pemerintah?

Tahun lalu buku-buku tersebut diterbitkan dan diluncurkan, terdiri dari 34 buku puisi esai dari 34 provinsi. Jumlah penulis yang terlibat adalah 176 orang, dan masing masing menulis puisi esai dengan tema kearifan lokal masing-masing provinsi. Dari 34 buku puisi esai di setiap provinsi akan lahir 34 skenario film dengan durasi @50 menit. Ini serial film mini pertama yang semua skenarionya berdasarkan puisi esai.

Dalam menyemarakkan gerakan puisi esai, berbagai lomba juga telah diselenggarakan, yaitu lomba menulis puisi esai tingkat Asean yang karya-karya pemenangnya sudah dibukukan; lomba resensi buku puisi esai terbesar dan pertama yang semua resensinya dimuat di Facebook, yang juga sudah diterbitkan dalam sebuah buku; dan lomba kritik sastra pertama soal puisi esai yang menggunakan Vlog. Selain itu telah terbit pula 5 (lima) buku puisi esai karya para pelajar SMA dari lima pulau. Juga telah diluncurkan puisi esai hasil karya 10 penyair Indonesia dan Malaysia yang secara khusus mengangkat isu soal hubungan 2 negara. Jadi total telah terbit 80 buku puisi esai.

Pada 2020 ini genap 8 tahun sudah usia puisi esai. Berbagai reaksi pro-kontra masih terus bermunculan, seakan menyediakan ruang bagi dirinya untuk diuji dalam laboratorium sejarah sastra. Sejauh ia mampu menyerap berbagai kritik itu menjadi vitamin, sejauh itu pula ia akan tumbuh dan berkembang. Faktanya sudah 8 tahun terakhir polemik seputar puisi esai terus bergulir. Kehebohannya seakan tak kunjung usai. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kegaduhan yang ditimbulkan oleh puisi esai dan perintisnya, Denny JA, merupakan yang paling keras sejak kemerdekaan. Diakui atau tidak, Denny JA akhirnya menjadi fenomena tersendiri dalam sastra. Selain karena kegaduhan-kegaduhan itu, juga karena visinya tentang masa depan sastra, dan khususnya puisi, yang ia kaitkan dengan era baru yang meniscayakan kebutuhan pada puisi genre baru, dengan kemasan baru, cara penyajian baru, dan melibatkan seni marketing dalam pemasaran produknya, sehingga lebih dikenal masyarakat. Semua itu fenomena baru, belum pernah ada dalam sastra Indonesia. []

*) Ahmad Gaus AF, adalah dosen Bahasa dan Budaya, Swiss German University (SGU) Tangerang, dan salah seorang anggota tim penulis buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh (2014). Buku puisinya yang sudah terbit adalah Istana Angin (antologi bersama, 2011), Kutunggu Kamu di Cisadane (antologi tunggal, 2013) dan Senja di Jakarta (antologi tunggal, 2017).

Categories
Buku Baru Ahmad Gaus Esai Kolom

Seputar Heboh Buku “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh”

jamal2

Seputar Heboh Buku “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh”
(Siapa Yang Mendanai Program Ini?)

Oleh Ahmad Gaus
(Anggota Tim 8)

SETELAH diluncurkan pada 3 Januari 2014 lalu di Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, Jakarta, buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh terus menuai polemik. Salah satu titik polemik ialah: siapa yang mendanai program buku ini? Sebagai anggota Tim 8 yang melahirkan buku tersebut saya merasa perlu menjelaskan ini agar tidak muncul kesalahpahaman dan fitnah—yang sebenarnya sudah terjadi, bahkan merajalela.

Mula-mula polemik itu berlangsung di media sosial, terutama fesbuk dan twitter. Sebagian sastrawan dan pegiat sastra menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap hasil kerja tim yang menghasilkan buku tersebut. Sebagian orang menulis di blog, dan ada beberapa pegiat sastra yang menulis di media cetak. Tak perlu dijelaskan rumor dan gosip yang disebar melalui broadcast messenger dan pesan pendek (SMS) yang ditujukan kepada Tim 8.

Terhadap polemik-polemik itu sikap kami pertama-tama tentu harus menerima ketidakpuasan tersebut. Namun, ketika ketidakpuasan itu diekspresikan melalui hujatan, caci-maki, bahkan fitnah, kami merasa itu sudah tidak proporsional. Belakangan, sebagian pegiat sastra bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan mengeluarkan petisi yang berisi ajakan kepada publik untuk melakukan aksi boikot, mendesak pemerintah menarik buku itu dari peredaran, bahkan juga berencana membakar buku tersebut.

Ketika diwawancarai wartawan apa pendapat saya perihal rencana boikot dan aksi pembakaran itu, saya katakan bahwa aksi itu sangat memprihatinkan. Sastrawan seharusnya memberi pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana cara berbeda pendapat, bukan memberi contoh tindakan anti-intelektual dan cenderung barbar. Para penandatangan petisi itu akan dicatat oleh sejarah sebagai orang-orang yang ikut membungkam kebebasan berpendapat. Mereka tidak berhak bicara apapun lagi tentang kebebasan berkarya jika mereka sendiri ingin mengambil paksa hak itu dari orang lain, dan mereka hendak melakukan itu dengan meminjam tangan kekuasaan.

Kenapa Denny JA?

Titik krusial lain dari polemik itu adalah masuknya nama Denny JA ke dalam buku yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia tersebut. Kami Tim 8 terdiri dari Agus R Sarjono, Jamal D Rahman, Maman S Mahayana, Acep Zamzam Noer, Nenden Lilis Aisyah, Berthold Damshauser, Joni Ariadinata, dan Ahmad Gaus, tentu memiliki pertimbangan mengapa nama Denny JA dianggap pantas masuk ke dalam buku tersebut. Argumen-argumen mengenai ini sudah kami jelaskan panjang lebar di dalam buku setebal 767 halaman. Namun, para pencerca itu rupanya tidak mau menerima penjelasan tersebut, atau jangan-jangan malah belum membacanya. Lebih gawat lagi ada yang menuduh kami (Tim 8) telah “dibeli” oleh Denny JA supaya namanya dimasukkan. Walhasil, buku tersebut dianggap tidak valid sebagai karya akademik.

Tim 8 sebetulnya dibentuk sendiri oleh beberapa orang dari kami, kemudian mengajak yang lainnya. Dananya pun tidak dimintakan kepada pemerintah (APBN), sehingga Tim ini sebenarnya tidak bertanggung jawab kepada pemerintah atau publik kecuali pertanggungjawaban akademik karena ini karya ilmiah. Beberapa orang dari Tim 8 menghubungi para filantrofis seperti ET dan FE yang pernah berencana membuat majalah sastra namun belum terealisasi. Ternyata, mereka mau mendanai kegiatan ini. Tentu tidak etis menyebut nama lengkap orang-orang ini sampai mereka sendiri yang mengatakannya. Tapi yang pasti, di negara demokrasi masyarakat sipil mengambil inisiatif mendanai kegiatan apa saja dibolehkan, asalkan bukan kegiatan makar atau tindakan kriminal. Demikian juga kegiatan membuat ranking, misalnya ranking; 20 politisi paling kontroversial sepanjang masa, 30 pejabat negara berpakaian paling rapi, 10 artis paling dibenci, dst. Kita boleh tidak setuju, tapi tidak boleh melarang publikasi hasil ranking tersebut.

Kembali ke masalah mengapa nama Denny JA masuk ke dalam buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Banyak orang menanyakan hal itu kepada saya, karena sayalah yang ditunjuk oleh Tim 8 untuk menulis bagian itu. Selain menulis tentang Denny JA, saya juga menulis artikel tentang Chairil Anwar, Sutardji Calzoum Bachri, Afrizal Malna, dan Ayu Utami. Nama yang terakhir ini pun dipersoalkan oleh beberapa penulis senior (perempuan) yang hadir dalam acara peluncuran buku di PDS HB Jassin yang menganggapnya tidak pantas masuk ke dalam daftar tersebut. Saya jawab, baca saja dulu sampai tuntas karena di situ ada argumennya, kalau sudah membaca tetapi tidak setuju juga, berarti memang kita berbeda paham. Kalau berbeda paham, kita harus saling menghargai, dan tidak perlu memaksa kami menghapus nama itu dari buku.

Tentang pertanyaan mengapa nama Denny JA masuk ke dalam daftar itu, jawaban saya adalah, justru aneh kalau nama dia tidak masuk. Sebab, dialah yang paling fenomenal dengan puisi esainya sekarang ini. Denny JA adalah wakil kontemporer dari dinamika sastra dalam 3 tahun terakhir. Sampai saat ini saya belum mendengar ada penyair yang karya puisinya dibaca oleh begitu banyak orang seperti puisi esai yang digagas oleh Denny JA. Hanya satu tahun setelah buku puisi esainya yang berjudul Atas Nama Cinta dipublikasikan di web (2012), puisi itu dibaca oleh hampir 8 juta orang dengan ribuan respon, seperti bisa dilihat di website puisi-esai.com. Sebagai perbandingan, di kalangan selebriti saja, rekor semacam itu hanya bisa dicapai oleh Agnes Monica yang video youtube-nya “Matahariku” dihit oleh 7 juta netters.

Bagi saya ini prestasi Denny JA yang sangat fenomenal, dan sekaligus keajaiban puisi esai yang baru berkembang namun telah memikat begitu banyak orang. Sebab saya pernah membaca sebuah buku yang di situ ditulis bahwa ada penyair yang menerbitkan buku puisinya 1000 eksemplar, dan sudah lebih dari 20 tahun menumpuk di gudang alias tidak terjual. Artinya, masyarakat tidak meminati puisi itu. Padahal setiap puisi ditulis untuk dibaca. Denny JA menulis puisi yang diminati dan dibaca masyarakat, yaitu puisi esai, puisi yang bahasanya mudah dipahami, dan pesannya jelas karena berbicara tentang realitas masyarakat. Lima puisi esai Denny JA itu semuanya berbicara tentang isu-isu diskriminasi orientasi seksual, gender, keyakinan, ras, dan pandangan agama. Semua isu itu riil, ada dan menjadi persoalan dalam masyarakat kita.

Puisi di Era Cyber

Yang paling penting dalam puisi esai-nya Denny JA ialah mengubah isi kepala orang tentang apa yang disebut puisi. Selama ini mainstream puisi kita ialah puisi liris yang berbicara tentang daun, angin, hujan, pohon cemara, atau dalam ungkapan Rendra: “tentang anggur dan rembulan”. Puisi esai berbicara tentang manusia di dalam sejarah yang kongkrit, tentang isu-isu yang bergetar dalam komunitas. Mungkin itu sebabnya puisi esai Denny JA sangat digemari (tapi sekaligus juga dibenci oleh sebagian sastrawan sehingga selalu dihujat-hujat sebagai bukan puisi).

Sekarang zaman sudah berubah. Sastra sekarang berkembang di dunia cyber. Ini juga yang mungkin tidak diperhatikan oleh para sastrawan kita. Padahal saat ini kebanyakan anak muda tidak membaca puisi kecuali di internet. Denny JA melihat peluang itu untuk menyosialisasikan karya-karya puisinya. Dan dia berhasil memkampanyekan temuan barunya itu (puisi esai) melalui website yang diakses oleh banyak orang.

Para penghujat seharusnya melihat dan menghargai sisi ini. Bukan melulu mempersoalkan bahwa dia bukan sastrawan, atau orang baru di dunia sastra, dan seterusnya. Apakah dunia sastra begitu sakralnya sehingga “orang luar” tidak boleh menulis puisi. Rupanya bagi mereka itu, persoalan Denny JA ialah dia bukan saja “orang luar” yang menulis puisi tapi juga “orang luar” yang sangat gegabah mengubah bentuk puisi yang sudah mapan. Bagi kami Tim 8, puisi-puisi esai Denny JA telah mencapai bentuk yang otonom sebagai sebuah karya yang memiliki estetika yang berbeda dengan puisi lirik. Sebagai bukti bahwa inovasi itu telah absah sebagai sebuah karya yang otonom ialah lahirnya buku-buku puisi esai dari penulis lain (saat ini telah terbit 10 buku puisi esai).

Tim 8 memilih Denny JA karena sesuai dengan kriteria yang dibuat, terutama kriteria nomor 4 yaitu: “Dia menempati posisi pencetus atau perintis gerakan baru yang kemudian melahirkan pengikut, penggerak, atau bahkan penentang, dan akhirnya menjadi semacam konvensi, fenomena, dan paradigma baru dalam kesusastraan Indonesia.”

Saya kira sastrawan jenis ini tidak terlalu banyak. Kita bisa menyebut Chairil Anwar yang melawan konvensi bahasa Melayu ala Amir Hamzah yang notebene Raja Penyair Pujangga Baru. Kemudian WS Rendra yang mengembalikan puisi dari kata ke bahasa. Lalu Sutardji Calzoum Bachri yang membebaskan kata dari makna, dan sedikit nama lainnya. Denny JA membuat inovasi baru dalam penulisan puisi yang menurut John Barr, seorang pengamat sastra Amerika, sudah puluhan tahun tidak mengalami perubahan berarti. Denny JA mengembalikan puisi dari kalangan elit penyair ke pangkuan khalayak. Jika dulu orang berpegang pada ungkapan Chairil Anwar: “Yang bukan penyair tidak ambil bagian.” Maka sekarang, melalui kredo puisi esainya, Denny JA menyeru: “Yang bukan penyair pun boleh ambil bagian”. Dulu tidak terbayang bahwa pengacara, hakim, pengusaha, politisi, dsb, menulis puisi karena mereka bukan penyair. Sekarang, seperti seruan Denny JA, mereka dapat menulis puiis berdasarkan problem yang mereka temukan dalam profesinya masing-masing. Puisi esai membuka kemungkinan untuk itu, karena puisi esai pada dasarnya “cara baru beropini” melalui karya sastra.

Penutup

Tulisan ini tidak hendak membela Denny JA sebagai pribadi, melainkan meluruskan hujatan dan fitnah keji yang menimpa Tim 8. Denny JA dipilih karena dia memang layak. Dan Tim 8 tidak dibeli untuk menentukan pilihan itu. Semua nama yang dibawa oleh setiap anggota Tim ke dalam forum diperdebatkan secara bebas dan bertanggungjawab, dalam arti bisa dijelaskan dengan argumen proporsional, tidak mengada-ada. Tapi sejak awal kami memang menyadari bahwa apapun yang kami hasilkan pasti akan menimbulkan kontroversi. Hanya saja, yang tidak kami bayangkan ialah munculnya hujatan dan cercaan yang sama sekali di luar batas nilai-nilai kebudayaan sastra.

Belum lama ini sastrawan yang karyanya tidak dipilih sebagai juara oleh tim juri Katulistiwa Literary Award (KLA) marah-marah dan menggugat keabsahan dewan juri. Polemik merebak di jejaring sosial. Sampai-sampai ada sastrawan yang menulis bahwa para juri pemilihan itu sama sekali tidak bermutu. Pilihan mereka menunjukkan rendahnya selera mereka terhadap sastra, lemahnya pengetahuan mereka, dan kurangnya wawasan mereka. Begitu dia menggugat dewan juri. Lucunya, juri KLA yang kemarin lusa digugat itu kini justru mengolok-olok kami (Tim 8). Rupanya dia sudah lupa bagaimana rasanya sebagai juri yang dihujat dan dicurigai.

Menanggapi polemik tersebut, Richard Oh yang menyelenggarakan acara tahunan KLA tersebut menulis di akun twitternya pada tanggal 27 November 2013, pk 12.05 AM, sbb: “Salah satu ketidakmajuaan sastra kita di dunia rupanya bukan pada kurangnya karya-karya bagus, tapi semangat sikut-menyikut antar sastrawan.”

Sesungguhnya saya berharap bahwa apa yang dikatakan Richard Oh itu tidak benar. Dan dengan ini saya tutup artikel ini, semoga dapat memberi penjelasan memadai sehingga tidak ada lagi fitnah dan hujatan kepada Tim 8 yang telah bersusah payah menyusun buku ini. Terima kasih.